RRI.CO.ID, Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menghadiri Orasi Ilmiah Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka Milad ke-72 Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang berlangsung di Kampus UMI Makassar, Selasa, 23 Juni 2026. Orasi ilmiah yang mengangkat tema “Peningkatan Akses Keadilan melalui Kolaborasi dan Inovasi” tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas.

Dalam orasi ilmiahnya, Dirjen AHU menyampaikan ucapan selamat Milad ke-72 kepada seluruh keluarga besar UMI. Ia mengapresiasi kontribusi UMI sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di kawasan Indonesia Timur yang selama puluhan tahun telah berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Menurutnya, akses terhadap keadilan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang tidak hanya memiliki perangkat regulasi yang lengkap, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan agar layanan hukum semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen AHU juga memaparkan berbagai upaya Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan, di antaranya melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, peningkatan layanan administrasi hukum umum, penguatan bantuan hukum bagi masyarakat, serta perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dan masyarakat kreatif.

Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan inovasi hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Milad ke-72 UMI yang menghadirkan ruang diskusi akademik mengenai pembangunan hukum dan akses keadilan.

“Tema yang diangkat sangat relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat budaya hukum, serta melahirkan berbagai inovasi yang mendukung perluasan akses keadilan,” ujar Andi Basmal.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran para pihak tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pembangunan hukum nasional.