GPS Wajib di Kapal, Nelayan Dorong Kemudahan Administrasi dan Perlindungan Kerja
- 09 Jun 2026 18:14 WIB
- Makassar
RRI.CO.ID, Makassar – Dalam hal teknologi, nelayan tradisional saat ini juga mulai memanfaatkan berbagai perangkat modern seperti Global Positioning System (GPS), alat navigasi, hingga teknologi komunikasi berbasis internet satelit. Hal tersebut di sampaikan Abdullah Daeng Sirua, Direktur Utama PALANTARA SULSEL dalam Obrolan Apresiasi Budaya Lokal Pro4 RRI Makassar.
Menurut Dullah perkembangan teknologi juga telah mengubah pola komunikasi nelayan di laut. Jika sebelumnya mereka mengandalkan radio komunikasi, kini sebagian besar sudah menggunakan telepon pintar dan aplikasi pesan instan yang didukung jaringan internet satelit. Bahkan kepemilikan GPS kini menjadi salah satu syarat dalam pengurusan dokumen kelayakan kapal.
"GPS sangat membantu nelayan karena dapat digunakan untuk membaca kedalaman perairan, kondisi gelombang, hingga menentukan lokasi penangkapan ikan GPS sangat membantu nelayan karena dapat digunakan untuk membaca kedalaman perairan, kondisi gelombang, hingga menentukan lokasi penangkapan ikan, pemanfaatan teknologi membuat aktivitas melaut menjadi lebih efektif dan aman. Dengan informasi yang lebih akurat, nelayan dapat merencanakan perjalanan, menghemat waktu pencarian ikan, serta mengurangi risiko saat menghadapi perubahan cuaca di laut," jelasnya. Senin, 8 Juni 2026.
Dullah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan dan kesejahteraan nelayan, terutama dalam penyederhanaan proses administrasi. Saat ini nelayan harus mengurus berbagai dokumen di instansi yang berbeda dengan lokasi yang berjauhan sehingga membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
"Kami berharap ada pelayanan administrasi terpadu satu pintu khusus nelayan agar seluruh proses perizinan dan dokumen kapal dapat diselesaikan di satu tempat Menurutnya, sistem tersebut akan mempermudah nelayan dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan, serta meningkatkan kepastian pelayanan. Dengan adanya layanan terpadu, nelayan tidak lagi harus berpindah-pindah instansi untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan aktivitas melaut dan meningkatkan produktivitas usaha perikanan. ," ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja di laut cukup tinggi sehingga nelayan membutuhkan jaminan perlindungan yang memadai.
Menutup pernyataannya, Dullah berharap perhatian terhadap kesejahteraan nelayan tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pada aspek keselamatan dan perlindungan kerja. Dengan dukungan yang tepat, nelayan dapat menjalankan profesinya dengan lebih aman, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan budaya maritim yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir Indonesia. pungkasnya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....