RRI.CO.ID, Makassar – Kementerian Hukum terus mempertahankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sepanjang tahun 2025. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan exit meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) dari Ruang Rapat Hamid Awaluddin, Kamis, 21 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum sekaligus tindak lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kerja keras dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sepanjang tahun 2025.

Selain itu, Nico Afinta juga meminta seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI secara tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa seluruh unit kerja harus bersikap proaktif, responsif, dan bertanggung jawab dalam menyusun langkah penyelesaian tindak lanjut agar rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan secara optimal serta tidak menjadi temuan berulang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI turut menyampaikan evaluasi umum terkait hasil pemeriksaan serta memberikan apresiasi atas sikap kooperatif jajaran Kementerian Hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis laporan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel Meydi Zulqadri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel atas kerja keras dan komitmen dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. “Kami mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK RI. Upaya tersebut tentu bermuara pada kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum secara keseluruhan agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Meydi Zulqadri.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mendukung arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum terkait tindak lanjut atas catatan pemeriksaan yang masih menjadi perhatian. “Kami akan terus mendukung dan memedomani arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dalam menyelesaikan setiap catatan hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan tepat sasaran agar tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Hukum semakin baik dan akuntabel,” tegas Andi Basmal. Jumat, 22 Mei 2026.

Penyerahan laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 oleh BPK RI menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan yang akan terus dilakukan, khususnya di Kanwil Kemenkum Sulsel.