RRI.CO.ID, Makassar - Kepala Balai BPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan calo saat mengurus layanan perizinan, pengujian maupun layanan lainnya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar. Hal ini diungkapkan lantaran fakta di lapangan kerap masih ditemukan masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo.

"Memang masih ada walaupun angka sekarang sudah menurun drastis dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan secara komprehensif dan berlanjut oleh UPT Balai POM di Sulawesi Selatan," kata Yosef, Kamis, 21 Mei 2026.

Dikatakan seluruh UPT Badan POM terus berupaya mendekatkan layanan untuk menunjukkan bahwa pengurusan perizinan di Balai BPOM itu mudah, terjangkau dan terukur. "Kita publikasikan di media sosial kita, di media lainnya untuk mempublikasi bahwa setiap pengurusan izin edar itu jangan pakai calo karena sesuatu yang mudah bisa jadi susah, harganya murah tapi jadi mahal atau di atas harga standarnya,"tegasnya.

Menurutnya, adanya calo bisa mengakibatkan persepsi masyarakat maupun pelaku usaha terhadap pelayanan di BPOM jadi buruk. "Maka sejatinya, izin BPOM adalah mudah, terjangkau dan terukur," ungkap Yosef.

Di sisi lain, Yosef menyebut upaya lain yang dilakukan untuk mencegah calo yakni menggandeng akademisi lantaran keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai POM Makassar sehingga pihaknya memberdayakan mahasiswa sebagai fasilitator pendamping pelaku usaha

. "Jadi pelaku usaha kita dekatkan dengan layanan BPOM melalui adik-adik mahasiswa," ucap Yosef.

Menurutnya ada dua manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya upaya ini pertama dari sisi mahasiswa.

"Mereka belajar tentang kewirausahaan atau entrepreneur. Jangan sampai pikiran mereka hanya bekerja di pemerintahan, itu bagus cuma akan lebih bagus lagi kalau mereka bisa menjadi enterpreneur. Mereka membuka lapangan pekerjaan, bisa mandiri dalam finansial,"ungkap Yosef.

Kedua dari sisi UMKM, Yosef menyebut para pelaku usaha akan terbantu dengan adanya mahasiswa yang bisa memberikan pendampingan dan arahan ke pelaku usaha ketika akan mengurus perizinan.