RRI.CO.ID, Makassar – Penggalangan kemitraan dan dukungan terhadap program kerja Badan POM terus digulirkan oleh Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan utamanya melalui audiensi dengan para kepala daerah. Hal ini perlu dilakukan karena pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilakukan sendiri (single player), dan kepala daerah memegang peranan kunci dalam menggerakkan OPD guna mendukung setiap kegiatan Badan POM di daerah.

Yosef bersama jajaran diterima langsung oleh Bupati Maros, Chaidir Syam di rumah jabatan Bupati, pada Sabtu 1Agustus 2026. Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Maros sekaligus Ketua PC IAI Kabupaten Maros, Ulfiah Nur Yusuf Chaidir. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati beserta jajaran atas dukungannya kepada Badan POM. Semoga kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya saing pelaku usaha dapat terus ditingkatkan dan semakin solid kedepannya," ucap Yosef.

Pada kesempatan tersebut Yosef berharap dukungan Bupati Maros terkait penerbitan SE Bupati tentang Bijak Menggunakan Antibiotik untuk Mencegah Resistensi Anti Mikroba. “Penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada manusia, hewan, maupun lingkungan menyebabkan bakteri semakin kebal terhadap antibiotik sehingga infeksi menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperbesar biaya pengobatan, hingga berpotensi menyebabkan kematian," ungkap Yosef.

“Penerbitan SE oleh Bapak Bupati merupakan langkah nyata dalam memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memberdayakan tenaga kesehatan dan masyarakat,” lanjutnya.

Guna mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah obat yang dibuang sembarangan, BPOM Makassar juga memiliki program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO), berkolaborasi dengan dengan GP Farmasi dan beberapa apotek. “Sampah sisa obat jika dibuang sembarangan berpotensi disalahgunakan dan mencemari lingkungan, melalui ABSO masyarkat dapat menaruh sampah obat di setiap apotek untuk selanjutnya dimusnahkan secara lestari," ujar Yosef.

Dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, Kepala BBPOM di Makassar mengungkapkan perlunya dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Maros sebagai tindak lanjut SE Kemendagri SE Kemendagri 700/6206/SJ. “Tim ini nantinya sebagai garda depan dalam mengawal mutu, keamanan dan khasiat dari produk obat, makanan, kosmetik, suplemen, dan obat bahan alam yang beredar di wilayah Kab. maros, termasuk tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Yosef.

Yosef juga menambahkan saat ini tengah dilakukan penilaian komitmen Pemda terkait Keamanan Pangan melalui pengisian tools self assessment Kabupaten / Kota Pangan Aman yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, DPMPTSP dan Bapedda. “Mohon dukungan Bapak Bupati agar tools KKPA dapat disi dengan baik disertai data dukung yang lengkap agar memperoleh nilai maksimal, karena akan dipantau langsung oleh Kemendagri," ungkap Yosef.

Dalam upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah, BBPOM Makassar siap melakukan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM di Kabupaten Maros agar dapat naik kelas melalui percepatan perizinan, khususnya izin edar BPOM. “BPOM memberikan berbagai insentif bagi UMKM mulai dari pendampingan, biaya pengurusan izin edar 0 (nol) rupiah, hingga pengujian mutu produk secara gratis, izin edar BPOM Mudah, Terjangkau dan Terukur” lanjutnya.

“Jangan ragu untuk memberdayakan kami, kami siap berkolaborasi untuk mendukung program Bapak Bupati dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, menggerakkan ekonomi kerakyatan serta peningkatan daya saing UMKM” pungkas Yosef. Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam mengapresiasi dan terima kasih atas informasi serta dukungan BBPOM Makassar dalam mengawal Obat dan Makanan di wilayahnya. Menurutnya, program-program tersebut sangat relevan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus penguatan sektor ekonomi di Kabupaten Maros.

Ia menjelaskan di Kabupaten Maros memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang membina sekitar 35 ribu pelaku UMK. Keberadaan PLUT dinilai dapat menjadi wadah strategis untuk berkolaborasi dengan BPOM, khususnya dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha, pendampingan registrasi produk, serta peningkatan kepatuhan terhadap pemenuhan standar yang berlaku. “Segera akan kami terbitkan Surat Edaran terkait pencegahan dan pengendalian Resistensi Anti Mikroba, termasuk revitalisasi TKPPOM di Kabupaten Maros dan pengisian tools self assessment KKPA , ini sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” ungkap Chaidir Syam.

“Untuk program ABSO kiranya juga dapat dilakukan di Kabupeten Maros, kiranya bisa bekerja sama dengan beberapa apotek di sini, kami siap untuk mendukung” lanjutnya.

Chaidir berharap BBPOM Makassar dapat berkolaborasi dengan TP PKK Kabupaten Maros dalam upaya peningkatan literasi masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman, termasuk terkait AMR dan kosmetik mengandung bahan berbahaya “Kader PKK tersebar sampai mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun bahkan RT, ini sangat bagus jika mereka dibekali pengetahuan tentang Obat dan Makanan yang aman” ujar Chaidir Syam.

“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Kabalai, semoga kolaborasi dan sinergi kedepannya semakin kuat dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat” pungkasnya. Sinergi BPOM dan Pemerintah Kabupaten Maros menjadi langkah nyata memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, keamanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing sebagai fondasi terwujudnya Indonesia Emas 2045.