RRI.CO.ID, Makasaar - Sejumlah warga Kecamatan Manggala mendesak agar SMK Bina Insani Makassar yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Andi Paotonggi segera ditutup. Desakan tersebut mencuat setelah warga bersama tokoh masyarakat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah itu pada Selasa (19/5/2026).

Sidak dilakukan untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut yang belakangan disebut-sebut sudah tidak berjalan normal. Namun, saat didatangi, warga mengaku tidak menemukan adanya kegiatan pendidikan di lokasi.

Tokoh masyarakat Manggala, Husni Mubarak, menyebut kondisi sekolah sangat memprihatinkan dan diduga sudah lama tidak aktif. “Pas kami datang, tidak ada aktivitas belajar mengajar sama sekali. Ruang kelas terlihat tidak terurus dan berdebu,” ujar Husni saat ditemui di lokasi.

Ia menambahkan, sekolah yang membuka jurusan teknik jaringan dan otomotif itu dinilai tidak memiliki fasilitas praktik yang memadai. Warga pun mempertanyakan kelayakan operasional sekolah tersebut.

Selain itu, muncul dugaan adanya manipulasi data peserta didik untuk tetap memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meski jumlah siswa disebut sangat minim. Persoalan lain yang mencuat adalah dugaan penahanan ijazah sejumlah alumni oleh pihak yayasan. Beberapa mantan siswa mengaku belum menerima ijazah mereka meski telah lulus sejak beberapa tahun lalu.

Salah seorang alumni yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa karena ijazahnya belum juga diberikan. “Kami sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran, tetapi ijazah belum diserahkan sampai sekarang,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Pendidikan Andi Paotonggi, Andi Paotonggi, membenarkan adanya penahanan ijazah siswa. Ia menyebut langkah itu diambil karena masih adanya tunggakan pembayaran dari pihak siswa. “Kami terpaksa menahan ijazah karena ada pembayaran yang belum dilunasi,” katanya.

Ia juga mengakui sekolahnya masih menerima dana BOS untuk operasional. Menurutnya, sejak 2018 sekolah tersebut telah memiliki sekitar 100 alumni. “Untuk tahun 2025 hanya ada 16 siswa, sedangkan tahun 2026 ini tersisa dua siswa,” jelas Andi Paotonggi.

Warga berharap Dinas Pendidikan segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan operasional sekolah tersebut, termasuk menelusuri dugaan penyalahgunaan dana BOS serta menyelesaikan persoalan ijazah para alumni.