RRI.CO.ID, Makassar — Dinas Pendidikan Kota Makassar mengimbau seluruh sekolah SD dan SMP di Kota Makassar segera melakukan pemutakhiran data siswa secara berkala melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Pemutakhiran data tersebut dinilai krusial untuk memastikan seluruh data peserta didik, termasuk profil siswa, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), hingga akun belajar.id tetap valid menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman menegaskan bahwa proses pemutakhiran dan sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang tertib, akurat, dan terintegrasi.

“Kami mengimbau satuan pendidikan untuk bersama-sama memastikan data siswa, terutama kelas akhir, telah diperbarui dan disinkronkan melalui Dapodik,” ujar Achi, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurutnya, data yang valid akan memastikan NISN peserta didik tercatat resmi dalam sistem SPMB 2026. Ia juga menekankan pentingnya peran operator sekolah dalam melakukan sinkronisasi data secara berkala agar seluruh pembaruan dapat terintegrasi dengan sistem pusat.

Selain itu, masyarakat diimbau memastikan informasi yang diterima hanya berasal dari kanal resmi Dinas Pendidikan Kota Makassar. Untuk memudahkan akses informasi, Disdik menyediakan kanal digital melalui media sosial disdik.kotamksr, QR code pada laman resmi, serta tautan informasi yang telah disiapkan.

Dalam mendukung kelancaran SPMB 2026, Disdik Kota Makassar juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal pembaruan informasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala teknis selama proses pendaftaran. Achi mengatakan tim teknis Disdik saat ini terus melakukan pemantauan dan optimalisasi sistem agar layanan tetap berjalan stabil hingga seluruh tahapan SPMB selesai dilaksanakan. “Persiapan sejak awal sangat penting agar proses pendaftaran tidak terkendala,” tuturnya.

Ia menegaskan seluruh proses SPMB 2026 dirancang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui sistem digital Lontara+, sehingga masyarakat dapat memantau proses pendaftaran dengan lebih mudah. Pemerintah Kota Makassar juga mengimbau orang tua peserta didik menyiapkan dokumen administrasi sejak dini, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, serta ijazah atau surat keterangan lulus dalam bentuk digital agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana menjelaskan bahwa sistem SPMB Lontara+ menggunakan data NISN yang bersumber langsung dari Kementerian Pendidikan.

Karena itu, setiap sekolah di Kota Makassar wajib memastikan data siswa telah dilaporkan dan diperbarui secara lengkap melalui Dapodik agar dapat tersinkronisasi dengan sistem pusat.

“Kami telah melakukan penelusuran terkait kendala NISN yang tidak ditemukan saat proses pendaftaran,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tengah mengidentifikasi sejumlah sekolah yang belum melakukan pelaporan atau pembaruan data secara lengkap agar segera melakukan sinkronisasi.

Gita mengakui simulasi SPMB yang berlangsung sejak 13–14 Mei 2026 masih menemukan sejumlah kendala teknis. Karena itu, masa simulasi SPMB untuk jenjang TK, SD, dan SMP diperpanjang hingga 21 Mei 2026 guna penyempurnaan sistem.

Selain persoalan NISN, sebagian masyarakat juga masih mengalami kebingungan terkait mekanisme login menggunakan NISN. Dalam sistem yang diterapkan, calon peserta didik yang NISN-nya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan akan langsung memperoleh akun berupa username dan password untuk mengakses sistem. Sementara yang belum terdaftar diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui formulir yang tersedia.

“Masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur login. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar sistem lebih mudah dipahami dan lebih human-centered,” jelasnya.

Tim teknis juga telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap alur pendaftaran berdasarkan masukan masyarakat agar sistem lebih sederhana dan mudah digunakan oleh orang tua maupun peserta didik. Simulasi SPMB 2026 sendiri mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai TK, SD, hingga SMP dengan mekanisme pendaftaran yang disesuaikan pada masing-masing jenjang. Sistem juga telah mengakomodasi skema zonasi berdasarkan domisili sebagai bagian dari penerapan seleksi berbasis wilayah.

Dalam aspek infrastruktur, Pemkot Makassar melalui Disdik turut melakukan penguatan sistem untuk mengantisipasi lonjakan akses, salah satunya dengan memisahkan server berdasarkan jenjang pendidikan guna mengurangi risiko gangguan sistem. “Pemecahan server dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan akses agar sistem tetap stabil. Selain itu, kami juga telah melakukan uji ketahanan sistem hingga tiga kali dengan simulasi beban pengguna yang lebih besar,” tutup Gita.