RRI.CO.ID, Makassar — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi (ANEV) Kinerja B04 Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu, 29 April 2026 bertempat di Ruang Baharuddin Lopa Lt. 2 Kanwil Kemenkum Sulsel. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati serta para Pejabat Manajerial dan Perwakilan Pejabat Non Manajerial Kanwil Sulsel.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Kementerian Hukum hingga memasuki bulan keempat tahun 2026. “Kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum yang hingga triwulan pertama dan memasuki bulan keempat tahun 2026 tetap menunjukkan capaian positif. Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan percepatan, konsistensi, dan peningkatan kualitas kinerja agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” ujar Nico Afinta.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas, kualitas perencanaan, serta percepatan tindak lanjut atas berbagai temuan pengawasan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Rapat ANEV ini berfokus pada evaluasi capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi, serta percepatan penyelesaian berbagai isu strategis kinerja. Pembahasan mencakup peningkatan layanan publik, seperti Pos Bantuan Hukum, pemeriksaan notaris, pengembangan Indikasi Geografis, serta harmonisasi peraturan daerah.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan evaluasi kinerja oleh masing-masing kepala biro, yang memaparkan capaian, kendala, serta langkah strategis dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi ke depan. Selain itu, ditekankan pula percepatan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa secara umum kinerja organisasi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Hal ini tercermin dari belum optimalnya capaian output, serapan anggaran, serta kualitas data dukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk itu, seluruh satuan kerja didorong untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, melakukan pemutakhiran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, serta memperbaiki kualitas data dan pelaporan secara berkelanjutan. Di sisi lain, implementasi reformasi birokrasi, sistem merit, dan pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. Termasuk di dalamnya penyelesaian kewajiban Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pengembangan kompetensi, serta konsistensi dalam penerapan manajemen talenta.

Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) turut menjadi sorotan, dengan penekanan pada percepatan realisasi anggaran, penyelesaian laporan keuangan, penertiban data aset, serta peningkatan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam aspek layanan dan regulasi, kualitas layanan hukum seperti Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, kenotariatan, bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dinilai masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kecepatan, akurasi, maupun pengawasan.

Transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi perhatian, terutama terkait integrasi layanan, keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, aspek pengawasan dan manajemen risiko menjadi fokus, mengingat masih adanya temuan yang perlu ditindaklanjuti serta potensi risiko tinggi pada layanan, kinerja organisasi, dan teknologi informasi yang harus dimitigasi secara sistematis.

Kegiatan ANEV Kinerja B04 Tahun 2026 ini berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas kinerja, serta mendorong terciptanya organisasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil ANEV sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kinerja organisasi.

“Melalui ANEV ini, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas dalam memperkuat kualitas kinerja, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap evaluasi dan mendorong seluruh jajaran agar bekerja lebih optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tegas Andi Basmal.