RRI.CO.ID, Makassar – Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf melakukan silahturahmi dengan Kepala Daerah, Kepala Dinas Sosial serta pilar-pilar sosial, membahas sejumlah permasalahan sosial yang ada di masyarakat termasuk masalah pendataan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial, serta memberikan update terhadap Sekolah Rakyat yang sedang terbangun di Sulsel.

Gus Ipul menjelaskan tentang Presiden yang mengajak semua untuk melihat kepada mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan, belum beruntung yang disebut sebagai the invisble people atau orang yang penderitaanya tidak nampak, “Merek aini, bisa berada di lingkungan sekitar kita, bisa jadi tetangga , saudara yang kita tidak pernah tahu dan merasakan penderitaan mereka. Inilah orang-orang yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Nah, untuk itu, Presiden mengajak , mari beri perhatian orang-orang yang seperti ini,” katanya, Sabtu 18 April 2026 di Kantor Gubernur Sulsel

Ia menambahkan, mereka ini tentu punya anak,punya keluarga, yang anak-anaknya harus dipersiapkan menjadi generasi yang tangguh, yang juga ikut memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Mereka tidak boleh jadi beban Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi mereka memang, dengan kehadiran negara, ya didukung untuk bisa memperoleh program-program yang memperdayakan mereka.

Lebih jauh, Ia menjelaskan tentang program pemerintah terkait dengan mereka yang masuk dalam kategori fakir miskin dan anak-anak terlantar , dimana sesuai pasal 34 Undang-Undang 1945 menyebutkan kedua kategori ini diperlihara oleh negara. Dimana yang harus diberikan adalah perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

“Apa saja yang harus dipenuhi dari mereka? Material, spiritual, dan sosial, untuk memenuhi tersebut tentunya dengan Memberikan layanan di bidang sandang, pangan, papan, bantuan hukum, layanan pendidikan, dan juga tentu layanan-layanan kesehatan lainnya. Atau layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta layanan-layanan sosial yang lain,” jelas Gus Ipul

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial mulai bekerja dengan data, “Kalau dulu Indonesia tidak pernah punya data tunggal, tapi sejak terbitnya Inpres nomor 4 tahun 2025 ini, Indonesia sudah memiliki data tunggal. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sepenuhnya dikelola oleh BPS. Dulu Kementerian sosial memiliki data sendiri yaitu DTKS, Kementerian juga punya data. Daerah kemudian protes dan buat data sendiri, makanya kemudian di koreksi, Pemerintah harus bekerja dengan cara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Itu perintah undang-undang, sehingga dibuatlah ini agar semua terpusat,”

Gus Ipul mendorong agar data yang digunakan untuk beri perlindungan dan jaminan sosial, PKH, Bantuan Sembako menggunakan data yang sama,”Basis data sama, yang mengelola adalah BPS dan kita bantu hanya hanya pemutahhiran saja. Nanti yang memverifikasi dan menyajikan data itu dalam bentuk rankingan dari desil 1 sampai desil 10, itu adalah BPS. Desil 1 adalah 10 persen penduduk paling bawah dari sisi sosial ekonomi, paling kurang mampu. Sementara desil 10 adalah 10 persen penduduk paling mampu secara sosial ekonomi. Dan itu yang menentukan adalah BPS,” paparnya.