RRI.CO.ID, Makassar – Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi wisata yang cukup besar, namun memang sejumlah sarana dan prasaranannya masih belum banyak maksimal, untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan memiliki database terkait priorita apa saja yang harus diperjuangkan untuk pariwisatanya,agar bisa dibantu di level nasional. Hal ini diungkapkan, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Sulawesi Selatan, Achmad Daeng Se’re saat dihubungi, terkait pentingnya infrastruktur jalan untuk akses menuju tempat wisata, dimana ini menjadi prmbahasan utama, saat rapat bersama dengan Kementerian Pariwisata, dan diperlukan sinergitas bersama antar Kementterian Lembaga untuk menyelesaikan ini.

“Kami berharap sebagai awal mungkin harus berbasis data (Akses wisata, red) dulu, jadi provinsi ini harus memberikan turunannya ke kabupaten dan kota, skala-skala prioritas apa yang harus diperjuangkan, dan ini dibutuhkan kerjasama yang baik untuk memperjuangkan semua untuk negeri yang kita cintai, Indonesia , lebih Makmur dan Sejahtera,”kata Achmad Daeng Se’re , Sabtu 4 April 2026

Lebih jauh, Achmad Daeng Se’re mengungkapkan jika sebagai perwakilan dari Sulawesi Selatan I, langsung melakukan komunikasi dengen Gubernur dan Wakil Gubernur setelah rapat bersama dengan Kementerian Pariwisata membahas masalah akses jalan ini, karena paling utama dari berkembangnya pariwisata adalah infrastruktur jalan.

“Kami langsung melakukan komunikasi, membahas masalah pariwisata , infrastruktur jalan ini menjadi dasar yang paling utama. Tentu, yang akan kami perjuangkan adalah yang masuk dalam daerah pemilihan kami, seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Dan secara umum seluruh daerah di Sulawesi Selatan, karena apapun bentuknya kami adalah perwakilam dari Sulsel,” paparnya.

Terkait apa saja yang menjadi catatan dari Achmad Daeng Se’re terkait dengan pariwisata Sulsel, dan telah disampaikan dengan Kementerian Pariwisata adalah masalah jalan , “Sekali lagi saya katakana, jalan ini menjadi kebutuhan utama dan paling mendasar, setelah itu selesai baru kemudian dilakukan penataan karena ada regulasi yang mengatur, diantaranya undang-undang kepariwisataan, tentang destinasi wisata, ada wisata kampung, wisata desa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Achmad Daeng Se’re menyebutkan pentingnya akses jalan menuju tempat wisata, agar pariwisata bisa berkembang,untuk itu diharapkan adanya sinergitas lintas Kementerian /Lembaga untuk membahas masalah infratsruktur jalan agar bisa diselesaikan secara bersama.

Lebih jauh, Ia menegaskan dalam rapat bersama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, ada beberapa yang memang menjadi catatan selain membahas program kerja 2026, yang menjadi perhatian dari komisi VII adalah masalah akses menuju tempat wisata, “Kami sepakat , akses menuju tempat wisata ini sangatlah penting untuk itu, insya allah kedepan ada koordinasi bersama Kementerian /Lembaga dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum agar melakukan koordinasi (Kementerian Pariwisata, red),” ujar Achmad Daeng Se’re.