RRI.CO.ID, Makassar - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan peran strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, penguatan Tata Kelola Pengadaan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama agar setiap rupiah belanja negara benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, dalam paparan bertajuk “Penguatan Peran Pengadaan dalam Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (Kapita Selekta PBJP)” di Sulawesi Selatan pada acara Ramadhan Leadership Camp (RLC) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa, 25 Februari 2026. Forum ini menjadi momentum konsolidasi pemahaman para pemangku kepentingan terkait pentingnya Tata Kelola Pengadaan yang adaptif, transparan, dan berorientasi hasil.

Dalam pengantarnya, Iwan Herniwan mengawali paparan dengan mengingatkan pentingnya nilai moral dan spiritual sebagai fondasi utama tata kelola pengadaan. Ia mengutip Surah Al-Mulk ayat 12 serta Surah An-Nazi‘at ayat 40–41 serta wahyu lainnya yang menekankan ketakwaan, pengendalian diri, dan orientasi pada nilai kejujuran sebagai benteng antikorupsi.

“Pengadaan barang dan jasa yang baik dan berkualitas tidak hanya tergantung dari regulasi yang baik, tidak hanya tergantung sistem yang kokoh, tidak hanya tergantung pada SDM, tapi utamanya dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang takut kepada Allah Subhana Wa Ta’ala. Ayat-ayat ini dapat menjadi pedoman antikorupsi,” ujar Iwan dalam paparannya.

Ia menegaskan, sebelum berbicara lebih jauh mengenai teknis pengadaan, seluruh pemangku kepentingan perlu menyamakan pemahaman terhadap visi besar pembangunan nasional. Tata Kelola Pengadaan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar negara, bukan sekadar prosedur lelang atau administrasi kontrak.

“Sebelum masuk ke topik pengadaan barang dan jasa, penting kita menyadari visi Indonesia Emas. Itu dulu. Sekarang kita fokus pada memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa, karena transparansi menjadi faktor kunci akuntabilitas yang baik,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden, LKPP mendorong optimalisasi belanja pemerintah melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), penguatan porsi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), serta penguatan transparansi, efisiensi belanja, dan percepatan penyerapan anggaran. Reformasi Tata Kelola Pengadaan diarahkan agar belanja pemerintah menjadi motor penggerak industri nasional, bukan sekadar rutinitas tahunan.

Dalam konteks transformasi tata kelola, LKPP mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), komputasi awan (cloud), dan Internet of Things (IoT), guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas proses pengadaan. Digitalisasi ini diproyeksikan mampu meminimalisir celah penyimpangan sekaligus mempercepat proses evaluasi dan pengawasan berbasis data.