RRI.CO.ID, Makassar - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan setelah Ketua DPRD Sulsel, drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah atau good governance tak bisa berjalan sendiri. Menurutnya, fondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel hanya dapat dibangun melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pernyataan itu ia sampaikan saat tampil sebagai narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang. Kegiatan ini diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, serta etika birokrasi selama Ramadan.

Dalam paparannya, Andi Rachmatika Dewi menekankan bahwa DPRD memegang peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran DPRD, kata dia, bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. “Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujar Andi Rachmatika Dewi, dikutip Rabu, 25 Februari 2026

Ia juga mengapresiasi sejumlah program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Salah satu yang disoroti adalah capaian penurunan angka kemiskinan yang disebut sebagai yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Selain itu, penyelenggaraan Ramadhan Leadership Camp dinilai sebagai inovasi baru dalam mendorong peningkatan kapasitas ASN. “Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.

Ketua DPRD Sulsel tersebut berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda terus diperkuat demi mendukung arah pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Sinergi antara DPRD dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas kebijakan dan kesinambungan program strategis daerah. “Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menariknya, Andi Rachmatika Dewi mengaku sempat memiliki persepsi berbeda terkait konsep Ramadhan Leadership Program. Ia mengira kegiatan tersebut lebih berfokus pada penguatan spiritual layaknya pesantren kilat. Namun setelah mengikuti langsung, ia menilai materi yang diberikan justru sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN di lapangan. “Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” katanya.

Ramadhan Leadership Program menghadirkan sejumlah narasumber nasional. Pada sesi pertama, unsur Forkopimda membedah konsep good governance dari perspektif kelembagaan masing-masing. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, S.H., M.H., memaparkan peran aparat penegak hukum dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Materi tersebut menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan barang milik daerah, keterbukaan informasi publik, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset, profesionalitas aparatur, hingga partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan publik. Perspektif ini memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga pengawasan yang memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap penggunaan anggaran daerah.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Nasri, S.I.K., M.H., mengulas peran Polri dalam mendukung good governance di lingkungan pemerintah daerah. Fokus pembahasan mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Ia juga menyoroti sejumlah area rawan seperti pengelolaan dana desa, perizinan dan investasi, serta proses pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik krusial dalam pengawasan DPRD.

Dari sudut pandang pertahanan dan stabilitas wilayah, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah daerah. Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan gantung di wilayah terpencil hingga penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan stabilitas sosial. Seluruh rangkaian materi dalam Ramadhan Leadership Camp dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang ikut menentukan arah kebijakan pembangunan.

Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dapat melahirkan aparatur yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Dengan dukungan DPRD dan Forkopimda, prinsip good governance diharapkan dapat diterapkan secara konsisten demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.