RRI.CO.ID, Makassar — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi perbincangan publik. Sejumlah akademisi di Makassar menilai pilkada langsung belum sepenuhnya berjalan sehat karena masih kuatnya praktik politik uang dan rendahnya literasi politik masyarakat.

Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Risma Niswaty, menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat membuat pelaksanaan pilkada langsung rentan terhadap berbagai pelanggaran demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat mensyaratkan masyarakat yang sejahtera dan memiliki pemahaman politik yang baik.

“Ketika masyarakat masih berjuang dengan urusan perut, demokrasi menjadi rentan. Saat ditawari politik uang, mereka membutuhkannya. Disitu demokrasi tidak berjalan ideal,” ujar Risma dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) bertema Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Makassar, Selasa, 10 Februari 2026.

"Lebih dari dua dekade pilkada langsung telah melahirkan berbagai residu, terutama tingginya biaya politik yang berujung pada praktik transaksional. Kondisi tersebut, kerap mendorong kepala daerah berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan dan kampanye, "tambahnya.

Ia menilai pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya politik sekaligus memperkuat fungsi kaderisasi partai politik. Namun, ia menekankan perubahan sistem pemilihan tidak cukup hanya mengubah mekanisme, melainkan harus dibarengi pembenahan regulasi dan penguatan pendidikan politik.

Sementara, Pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Prof. Dr. Firdaus Muhammad, menilai pilkada langsung memang membuka ruang partisipasi publik yang luas. Namun, menurutnya, risiko yang muncul juga sangat besar jika tidak diimbangi pendidikan politik yang memadai.

“Politik uang dalam pilkada adalah kejahatan demokrasi. Itu muncul karena ketimpangan antara pendidikan politik, pemahaman masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi,” kata Firdaus.

Sementara itu, sosiolog UNM Dr. Hasruddin Nur menilai pilkada tidak langsung berpotensi mengurangi ketegangan sosial yang kerap muncul saat pilkada langsung berlangsung. Meski demikian, ia menegaskan sistem tersebut tidak serta-merta menghilangkan polarisasi di masyarakat.

"salah satu keuntungan pilkada tidak langsung adalah proses pengawasan yang lebih mudah karena jumlah aktor politik yang terlibat lebih terbatas. "Tuturnya. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan regulasi serta penyerapan aspirasi publik agar perubahan sistem tidak memicu krisis kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga perwakilan.