RRI.CO.ID, Makassar – Langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam menertibkan berbagai persoalan klasik perkotaan seperti parkir liar, pasar ilegal, dan penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) mendapat dukungan dari pengamat kebijakan publik.

Pengamat kebijakan publik, Ras MD, menilai kebijakan penertiban tersebut merupakan langkah yang tidak terhindarkan jika Makassar ingin dibangun sebagai kota yang bersih, tertata, dan ramah bagi seluruh warganya.

“Penertiban terhadap parkir liar, pasar ilegal, hingga PKL yang menggunakan trotoar adalah kebijakan yang harus diambil demi masa depan Kota Makassar,” ujar Ras MD, Senin, 26 Januari 2026.

Menurutnya, ketegasan kepala daerah dalam menjaga ketertiban umum bukanlah bentuk arogansi kekuasaan, melainkan amanah undang-undang yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan, penataan ruang kota dan perlindungan hak pejalan kaki merupakan tanggung jawab konstitusional yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan jangka pendek.

Ras MD juga menilai, langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sejauh ini berjalan secara humanis dan disertai dengan solusi konkret, sehingga tidak semata-mata bersifat represif. Dengan pendekatan tersebut, resistensi dari kelompok yang terdampak dapat diminimalkan.

“Saya meyakini mayoritas warga Kota Makassar justru mendukung kebijakan ini karena merasakan langsung dampak negatif dari kondisi kota yang tidak tertib dan hilangnya fungsi ruang publik,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketegasan wali kota harus diiringi dengan dukungan penuh dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar kebijakan penertiban dapat berjalan efektif dan adil di lapangan.

“Koordinasi lintas OPD, kejelasan prosedur, serta solusi pasca-penertiban harus disiapkan. Jangan sampai kebijakan hanya tegas di awal, tetapi lemah dalam implementasi,” tegas Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia (PPI) itu.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan. Menurutnya, penataan kota tidak boleh bersifat sesaat atau musiman, karena ketegasan yang mengendur di tengah jalan berpotensi membuat persoalan lama kembali terulang.

“Menata kota memang tidak selalu menghadirkan tepuk tangan. Namun ketegasan yang konsisten dan didukung birokrasi yang solid adalah kunci agar Makassar benar-benar menjadi kota yang tertib,” pungkasnya.