RRI.CO.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat gerakan urban farming dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui skema penilaian lingkungan yang akan diterapkan hingga tingkat RT dan RW. Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi Direktur Berita Kota Makassar, Muhammad Arsan Fitri, bersama jajaran di Balai Kota Makassar, Kamis, 22 Janauri 2026.

Dalam pertemuan itu, pihak Berita Kota Makassar memaparkan rencana program yang mendukung Pemkot Makassar, di antaranya lomba urban farming antar RT dan RW di setiap kelurahan, serta penguatan pelayanan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Munafri menjelaskan bahwa Pemkot Makassar telah menyiapkan skema penilaian lingkungan berbasis wilayah yang tidak bersifat seremonial, melainkan berjalan berkelanjutan dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Di Pemkot Makassar, kami siapkan sistem penilaian lingkungan yang turun sampai ke RT dan RW. Saya sudah menyiapkan anggaran hingga Rp2 miliar, namun ini tidak berdiri sendiri dan harus terintegrasi,” ujar Munafri.

Ia menekankan, sistem penilaian ini tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah, keamanan lingkungan, hingga pemberdayaan wilayah melalui urban farming. “Dalam satu RW harus ada sistem pengelolaan sampah, baik itu bank sampah, composting, maggot, ecoenzym, atau bentuk lainnya. Kemudian bagaimana mereka memberdayakan wilayahnya, apakah melalui urban farming, vertical garden, peternakan skala kecil, perikanan darat, atau budidaya lainnya,” jelasnya.

Munafri menambahkan, konsep tersebut dirancang agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya muncul pada momen tertentu, tetapi tumbuh menjadi budaya yang konsisten di tengah masyarakat. Seluruh aktivitas akan direkap mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan.

“Wilayah yang terbaik akan kami berikan berbagai fasilitas. Saat ini konsepnya sedang digodok oleh teman-teman dinas untuk diterapkan langsung di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, skema penilaian lingkungan ini merupakan sistem terpadu yang tidak hanya berfokus pada urban farming, tetapi juga mencakup aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pemberdayaan warga secara menyeluruh. “Ini bukan sekadar soal tanam-menanam, tapi sistem terintegrasi. Ada kamtibmas, ada pemberdayaan masyarakat, dan ada kepedulian lingkungan. Semuanya berjalan bersama,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan perkotaan, Munafri juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kota Makassar akan membangun dua unit greenhouse sebagai pusat percontohan pengelolaan pangan di lahan terbatas. “Greenhouse ini akan menjadi contoh bagaimana Makassar mengelola ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan,” tuturnya.