RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan wilayah kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, salah satunya dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.

Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Senin,19 Januari 2026. Audiensi ini menjadi ruang dialog akademik dan pemerintahan dalam penyampaian policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.

Dalam pertemuan tersebut, FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau. Policy brief ini disusun sebagai respons atas tantangan pembangunan kawasan kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam pembangunan wilayah kepulauan. Menurutnya, selama ini kebijakan pembangunan pulau cenderung menggunakan pendekatan one size fits all, padahal setiap pulau memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda.

“Kita ingin semua aspek pembangunan merata, sehingga proses pengambilan kebijakan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pulau,” ujar Andi Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran. Pendekatan ini diharapkan membuat kebijakan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Andi Ahmad Yani juga menyoroti sejumlah isu krusial di kawasan kepulauan, mulai dari keterbatasan transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga persoalan pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa sampah menjadi isu mendesak karena berdampak langsung pada lingkungan laut dan kesehatan masyarakat.

“Sampah tidak hanya berdampak ke lingkungan, tetapi juga ke manusia melalui rantai makanan. Mikroplastik berisiko besar bagi kesehatan dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terdapat peluang penerapan solusi inovatif seperti pemanfaatan sampah menjadi energi, sebagaimana hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnya, solusi tersebut berpotensi membantu pengurangan sampah sekaligus mendukung kebutuhan energi nelayan.

FISIP Unhas, lanjutnya, siap berkontribusi aktif melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain. “Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah menjadi kunci penyelesaian persoalan pulau secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kontribusi akademik Unhas. Ia menegaskan pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai kebutuhan riil masyarakat pulau,” ujarnya.

Munafri juga menegaskan Pemkot Makassar menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026 untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kepulauan, mulai dari penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, hingga pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.

“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat kita targetkan berjalan tahun ini, meski masih dalam tahap pematangan konsep,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, Pemkot Makassar mendorong pembangunan sekolah rakyat berkonsep boarding school serta menyiapkan rumah singgah atau asrama bagi anak-anak pulau yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan akibat kondisi geografis.

Terkait persoalan lingkungan, Munafri memastikan Pemkot Makassar akan mengoptimalkan pengelolaan sampah di pulau melalui pemanfaatan insinerator dengan standar ramah lingkungan.

“Bukan sekadar pembakaran, tetapi dikelola sesuai standar agar persoalan sampah di pulau bisa ditangani dengan lebih baik,” pungkasnya.