RRI.CO.ID, Makassar – Tunjangan Hari Raya (THR) kini menjadi hak yang dinantikan para pekerja menjelang hari raya keagamaan. Namun, kebijakan ini memiliki jejak sejarah yang cukup panjang dalam sistem pemerintahan dan ketenagakerjaan Indonesia.

Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), THR bagi Aparatur Sipil Negara pertama kali diberikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1951. Saat itu, Perdana Menteri Soekiman memberikan uang persekot dengan istilah “Hadiah Lebaran”.

Menariknya, kebijakan awal tersebut belum sepenuhnya berbentuk tunjangan seperti saat ini. Hadiah Lebaran kala itu diposisikan sebagai pinjaman yang kemudian dicicil melalui pemotongan gaji setiap bulan. Skema tersebut menjadi bentuk awal perhatian pemerintah terhadap kebutuhan aparatur menjelang hari raya.

Perkembangannya berlanjut pada tahun 1954, ketika THR mulai diberikan secara lebih resmi dengan nominal yang lebih jelas, yakni sebesar Rp125 per orang. Kebijakan ini menjadi tonggak awal pemberian tunjangan hari raya secara lebih terstruktur.

Pemberian THR kepada aparatur negara kemudian memunculkan aspirasi dari kalangan pekerja swasta. Seiring dinamika ketenagakerjaan, tuntutan tersebut mendorong lahirnya regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada karyawannya.

Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, THR diberikan kepada pekerja yang telah memenuhi masa kerja tertentu. Besarannya umumnya setara satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, sementara bagi yang masa kerjanya kurang dari satu tahun dihitung secara proporsional sesuai aturan ketenagakerjaan.

Dari konsep awal berupa pinjaman hingga menjadi hak normatif pekerja, THR telah berkembang menjadi bagian penting dalam sistem kesejahteraan di Indonesia. Selain membantu memenuhi kebutuhan hari raya, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi nasional.