RRI.CO.ID, Makassar – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen penambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam Taklimat Awal Tahun Presiden, Kamis, 15 Januari 2026, di Istana Negara, Jakarta. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat riset terapan, inovasi strategis, serta kolaborasi antara kampus, industri, dan negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang.

Presiden menegaskan bahwa investasi pada riset dan sains merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan negara, khususnya dalam bidang pangan, energi, kesehatan, dan teknologi. Ia menilai perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya solusi atas persoalan bangsa.

Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Hambali Thalib, menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Ia menilai komitmen Presiden menunjukkan keberpihakan nyata kepada dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan nasional. “Bagi UMI, pertemuan ini bukan sekadar undangan kehormatan, tetapi amanah kebangsaan. Presiden memberi pesan yang sangat jelas: kampus tidak boleh berjalan sendiri, kampus harus berjalan bersama negara,” ujar Prof. Hambali.

Dalam forum tersebut, Rektor UMI juga mendampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam konferensi pers pasca-taklimat sebagai bagian dari konsolidasi kebijakan pendidikan tinggi nasional menghadapi fase pembangunan 2025–2045. Prof. Hambali menegaskan komitmen UMI untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berkarakter, serta mengarahkan riset dan pengabdian masyarakat agar berdampak langsung bagi rakyat.

“UMI berkomitmen melahirkan lulusan yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi kuat secara karakter dan siap mengabdi bagi bangsa. Pendidikan kami kami posisikan sebagai investasi peradaban,” tegasnya.

Selain isu riset, forum ini juga membahas berbagai tantangan pendidikan tinggi nasional, termasuk kekurangan tenaga dokter, peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan sarana prasarana kampus, serta keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi agar tetap berkualitas tanpa membebani masyarakat.