RRI.CO.ID, Makassar — Fakultas Hukum Universitas Bosowa terus memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap integritas demokrasi dan pengawasan pemilu melalui kegiatan kuliah tamu yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMAPSIH), Rabu, 21 Mei 2026 di Aula Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang mengusung tema “Menjaga Netralitas dan Integritas Pemilu di Tengah Arus Informasi Publik” tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa lintas angkatan bersama sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Agenda ini menjadi ruang pembelajaran akademik yang mempertemukan teori hukum tata negara dengan praktik pengawasan pemilu secara langsung di lapangan. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat kolaborasi pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan kompetensi mahasiswa terkait isu kepemiluan dan hukum tata negara.

Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, hadir sebagai pemateri utama dengan membawakan materi mengenai peran Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak. Ia menjelaskan pengawasan pemilu saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga harus mampu menjangkau ruang digital dan media sosial.

Menurutnya, tantangan pengawasan pemilu semakin kompleks di tengah derasnya arus informasi publik dan perkembangan teknologi komunikasi. Karena itu, keterlibatan masyarakat termasuk kalangan mahasiswa menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi serta mencegah potensi pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung. “Pengawasan partisipatif sangat penting. Kampus dan generasi muda memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah pelanggaran pemilu,” ujar Mardiana Rusli dalam pemaparannya di hadapan peserta kegiatan.

Suasana diskusi berlangsung interaktif ketika mahasiswa aktif menyampaikan pertanyaan terkait netralitas aparatur sipil negara, tantangan pengawasan media sosial, hingga dinamika hukum pemilu di Indonesia. Berbagai isu tersebut dinilai relevan dengan kondisi demokrasi modern yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi informasi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Prof. Dr. Yulia A. Hasan, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi bersama Bawaslu Sulsel menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi mahasiswa hukum agar lebih memahami praktik pengawasan pemilu secara langsung.

“Kegiatan ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi mahasiswa, khususnya peminatan Hukum Tata Negara. Kami berharap kerja sama ini dapat membuka peluang magang dan pengalaman praktik langsung bagi mahasiswa di lingkungan Bawaslu,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, HIMAPSIH Fakultas Hukum Universitas Bosowa menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembelajaran hukum yang aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika demokrasi nasional. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi mahasiswa hukum yang kritis, profesional, serta berintegritas dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.