RRI.CO.ID, Makassar - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 1447 Hijriah/2026 M di Sulawesi Selatan mulai memasuki fase penguatan koordinasi lintas sektor. Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah penjajakan kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar di Mapolda Sulsel, Jumat, 23 Januari 2026. Pertemuan ini mempertemukan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, dengan jajaran Polda Sulsel yang diwakili Irwasda Kombes Pol Ai Afriandi.

Dalam forum tersebut, Ikbal Ismail menjelaskan peran strategis Kanwil Kementerian Haji dan Umrah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di daerah. Mulai dari aspek administrasi, pelayanan jemaah, hingga kesiapan operasional menjelang keberangkatan, seluruh tahapan membutuhkan dukungan lintas institusi agar berjalan optimal.

Menurut Ikbal, keberhasilan operasional haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh soliditas kerja sama antarinstansi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sulsel menjadi elemen krusial untuk memastikan seluruh proses, dari pemberangkatan hingga pemulangan jemaah, berlangsung aman, tertib, dan lancar.

“Penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan sinergi lintas sektor. Dukungan dari Polda Sulsel sangat kami harapkan agar seluruh tahapan operasional haji, mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan jemaah, dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” kata Ikbal Ismail.

Ia juga menekankan bahwa rasa aman dan kenyamanan jemaah merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan haji. Karena itu, sinergi dengan kepolisian dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun sistem pelayanan haji yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap berbagai potensi risiko.

Menanggapi hal tersebut, Irwasda Kombes Pol Ai Afriandi menyatakan dukungan terhadap rencana kerja sama yang diusulkan. Ia mendorong agar kolaborasi antara Polda Sulsel dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulsel diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU), khususnya dalam aspek pengamanan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

MoU tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pengamanan, pengawalan, serta dukungan kepolisian di setiap tahapan penyelenggaraan haji dan umrah di Sulawesi Selatan.

Audiensi ini sekaligus menandai langkah awal penguatan koordinasi antarinstansi dalam rangka memastikan operasional haji musim 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih terstruktur, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.