RRI.CO.ID, Makassar: Aktivis isu inklusi Sulawesi Selatan, Rahman Gus Dur, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi kekerasan geng motor yang meresahkan warga Makassar akhir-akhir ini. Kondisi ini dinilai telah menciptakan atmosfer ketakutan yang luar biasa sehingga jalanan kota tidak lagi terasa aman bagi masyarakat umum.

Tindakan kriminalitas yang melibatkan kelompok remaja ini sudah masuk dalam kategori kekerasan terorganisir karena terjadi secara berulang di beberapa lokasi strategis. Insiden terbaru melibatkan serangan terhadap anak di bawah umur pada dini hari tadi yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Saya bertanya dengan lantang kepada Pemerintah Kota Makassar mengenai tanggung jawab mereka dalam melindungi warga dari ancaman nyawa di jalanan. Selama ini pemerintah seolah menutup mata dan hanya menyerahkan seluruh beban keamanan ini ke pundak aparat kepolisian saja," ujar Rahman dalam keterangan persnya, Senin (11/5/2026).

Rahman menegaskan bahwa penanganan masalah sosial seperti geng motor tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif dari pihak kepolisian di lapangan. Pemerintah kota memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan pencegahan dini melalui pembinaan karakter dan penyediaan ruang aktivitas positif bagi remaja.

"Pemerintah Kota Makassar harus segera bangun dari tidur panjangnya dan berhenti hanya menyibukkan diri dengan urusan seremonial maupun pencitraan semata. Rakyat saat ini tidak membutuhkan retorika atau janji manis kampanye, melainkan tindakan nyata untuk menjamin keselamatan di ruang publik," tegasnya.

Kritik tajam dialamatkan kepada para pejabat struktural yang dianggap lalai dalam menyusun program kerja serta alokasi anggaran untuk penanggulangan kenakalan remaja. Pengabaian terhadap akar masalah sosial ini dipandang sebagai bentuk pembiaran yang berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun luka berat.

"Jangan biarkan kota kebanggaan kita hancur karena ketidakpedulian penguasa terhadap jeritan rakyat yang menjadi korban kebiadaban geng motor. Kami menuntut pemerintah segera menyusun langkah taktis terpadu agar tidak ada lagi anak-anak kita yang menjadi sasaran kekerasan berikutnya," tambah Rahman.

Seluruh elemen warga kini mendesak adanya transparansi rencana kerja dari Pemerintah Kota Makassar dalam menangani krisis keamanan yang melibatkan kelompok motor ini. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kepercayaan publik terhadap komitmen pelayanan pemerintah daerah dikhawatirkan akan semakin merosot tajam.