RRI.CO.ID, Maros - Konflik akses jalan di kawasan Pesantren Darul Istiqomah, Kabupaten Maros, terus memanas dan kini memasuki babak baru. Warga yang mengaku terdampak pembatasan akses jalan memilih membawa persoalan tersebut ke DPRD Sulawesi Selatan setelah menilai penanganan Pemerintah Kabupaten Maros berjalan lambat dan belum memberikan kepastian penyelesaian.

Aspirasi masyarakat disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sulsel, Selasa 12 Mei 2026. Dalam forum tersebut, warga membeberkan berbagai persoalan yang mereka alami sejak akses jalan menuju kawasan permukiman dan Perumahan Fiiziya mulai dibatasi.

Bagi warga, jalan tersebut bukan sekadar jalur alternatif, melainkan akses utama yang telah digunakan bertahun-tahun untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Mulai dari akses kendaraan pribadi, distribusi material bangunan, hingga mobilitas anak sekolah dan kebutuhan darurat masyarakat.

“Kami hanya meminta akses jalan yang sudah lama digunakan masyarakat dan merupakan jalan umum,” ujar salah seorang warga dalam RDP.

Pernyataan itu menggambarkan keresahan masyarakat yang merasa hak mobilitasnya terganggu. Warga menilai persoalan ini seharusnya dapat segera diselesaikan pemerintah daerah melalui mediasi terbuka dan penegasan status akses jalan.

Namun hingga kini, mereka mengaku belum mendapatkan solusi yang jelas. Situasi semakin kompleks setelah warga mengaku mengalami tekanan sosial maupun intimidasi ketika hendak melakukan pembangunan atau perbaikan fasilitas di kawasan tersebut.

Beberapa vendor bahkan disebut membatalkan pekerjaan karena khawatir terhadap situasi konflik yang berkembang.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas warga. Pembangunan rumah tertunda, distribusi material terganggu, dan sejumlah fasilitas lingkungan disebut sulit diperbaiki karena akses kendaraan menjadi terbatas.

Di sisi lain, konflik ini tidak lagi dipandang sekadar persoalan jalan lingkungan, tetapi mulai menyentuh aspek sosial dan rasa aman masyarakat. Warga mengaku khawatir ketegangan berkepanjangan dapat memicu konflik horizontal apabila tidak segera ditangani secara serius.

RDP di DPRD Sulsel menjadi upaya warga mencari perlindungan sekaligus mendorong adanya campur tangan lebih kuat dari pemerintah provinsi. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan disebut meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog agar situasi tidak semakin memburuk.

Persoalan akses jalan di kawasan Darul Istiqomah sendiri dinilai memiliki dampak luas karena menyangkut kepentingan masyarakat, aktivitas pendidikan pesantren, hingga perkembangan kawasan permukiman di sekitarnya. Karena itu, penyelesaiannya dinilai tidak cukup hanya melalui komunikasi informal, tetapi membutuhkan langkah hukum dan administrasi yang jelas.

Pengamat tata ruang dan pemerintahan menilai sengketa akses jalan seperti ini kerap terjadi akibat belum jelasnya status penggunaan jalan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Jika tidak segera dipetakan secara administratif, konflik berpotensi terus berulang dan memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.

Warga kini berharap DPRD Sulsel dapat mendorong lahirnya solusi konkret melalui koordinasi lintas pemerintah dan pihak terkait. Mereka menginginkan kepastian hukum atas akses jalan yang selama ini digunakan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal tanpa rasa khawatir.