Munafri Tegaskan Camat-Lurah Harus Tinggalkan Kerja Seremonial

RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah meninggalkan pola kerja seremonial dan administratif. Jajaran pemerintah di ting9kat wilayah diminta fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin, 5 Oktober 2026.

Munafri menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana maupun besarnya serapan anggaran. Ukuran keberhasilan harus dilihat dari manfaat dan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat. "Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Munafri.

Menurutnya, camat dan lurah harus mengubah paradigma kerja dari sekadar pelaksana program menjadi orkestrator yang mampu menggerakkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan di wilayah. "Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya," jelasnya.

Munafri juga meminta masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima program. Warga harus dilibatkan sebagai co-creator dalam merancang dan menjalankan solusi atas persoalan yang dihadapi. "Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," ujarnya.

Munafri mengingatkan camat dan lurah agar tidak hanya bekerja dari balik meja. Pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan, dan memastikan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga.

Ia menyindir pola kerja aparatur yang hanya datang ke kantor, melakukan absensi, menjalankan rutinitas administratif, kemudian menyelesaikan pekerjaan tanpa mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. "Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana," tegasnya.

Ia juga meminta camat dan lurah menghasilkan inovasi yang tidak berhenti pada output, tetapi harus memberikan outcome dan manfaat nyata bagi masyarakat. "Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana," jelas Munafri.

Dalam rapat tersebut, Munafri turut menyoroti masih adanya pola kerja sektoral antarkecamatan maupun antarkelurahan. Ia mencontohkan persoalan sampah yang berada di wilayah perbatasan. Menurutnya, persoalan masyarakat tidak boleh dibiarkan hanya karena terkendala batas administrasi. "Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya.

Munafri meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah sehingga persoalan masyarakat dapat segera ditangani. "Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan," tuturnya.

Ia menegaskan, kolaborasi dan koordinasi lintas wilayah menjadi bagian penting dalam mewujudkan impactful governance. Munafri juga mengingatkan setiap program pemerintah harus memiliki tujuan dan dampak yang jelas. Besarnya anggaran yang terserap tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program. "Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi," ujarnya.

Menurut Munafri, pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai perubahan yang dihasilkan dari setiap program bagi kehidupan masyarakat. "Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Ia mencontohkan program bantuan kepada masyarakat seperti bantuan kandang ayam. Program tersebut harus dipastikan mulai dari ketepatan penerima, pengelolaan bantuan, pemanfaatan hingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Munafri berharap camat dan lurah memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayah. Program pemerintah harus hadir sebagai solusi dan bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan. Ia menegaskan, perubahan menuju impactful governance harus dimulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan karena kedua jajaran tersebut merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. "Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat," pungkas Munafri.