Makassar Jajaki Desalinasi Air Laut untuk Penuhi Kebutuhan Warga Pulau

RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Kota Makassar menjajaki pemanfaatan teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat di wilayah kepulauan. Program yang digagas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tersebut menjadi salah satu upaya memperluas pemerataan pelayanan dasar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan akses air tawar.

Rencana penerapan teknologi itu dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa 29 September 2026. Teknologi yang ditawarkan menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO) untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Sistem tersebut direncanakan menggunakan energi matahari sebagai sumber daya sehingga dapat menjadi alternatif penyediaan air yang lebih mandiri di wilayah kepulauan.

"Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau," ujar Munafri.

Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan. Pemkot Makassar, kata dia, ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses air bersih dan air minum yang layak sebagaimana masyarakat di daratan.

"Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota," jelasnya.

Munafri menyebut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, terdiri dari enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni. Karena program tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, penerapannya akan diprioritaskan pada pulau-pulau yang memiliki penduduk.

Sebagai tahap awal, tim Pemkot Makassar bersama PT Prolink Intidata Nusantara dijadwalkan melakukan survei lapangan pada Rabu, 30 September 2026. Survei menyasar Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo.

Survei dilakukan untuk melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kontur wilayah, sumber air, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan energi di masing-masing pulau. "Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki," ungkap Munafri.

Dalam pembahasan tersebut, Munafri turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan masukan teknis.

"Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak," tuturnya.

Munafri mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam. Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan memanfaatkan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, untuk kebutuhan tertentu, masyarakat di sejumlah pulau masih harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kebutuhan konsumsi, tetapi juga kebutuhan mandi, memasak, mencuci, hingga sanitasi keluarga.

Menurut Munafri, ketersediaan air bersih juga berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di kawasan kepulauan. Sejumlah pulau memiliki potensi wisata, namun pengembangannya membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai.

"Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini," harapnya.

Kapasitas 250 Liter per Jam Munafri menjelaskan, teknologi desalinasi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Dalam sistem yang dipaparkan, air laut diproses menggunakan teknologi RO untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar. Sekitar 30 persen air yang diproses disebut dapat menjadi air hasil desalinasi, sementara sisanya berupa air dengan kadar garam lebih tinggi.

Air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan keamanan. "Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau," ungkapnya.

Selain kapasitas produksi, kebutuhan energi menjadi salah satu aspek yang akan dikaji. Sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Karena itu, penggunaan tenaga surya dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung operasional sistem desalinasi tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset.

"Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan," kata Appi.

Disiapkan Masuk Anggaran.

Terkait pembiayaan, Munafri menyebut Pemkot Makassar berencana mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam anggaran pokok. Namun, rencana penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi.

Pemkot Makassar juga akan memastikan sejumlah aspek, mulai dari lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, hingga jumlah penduduk yang akan dilayani.

Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Munafri menegaskan, penjajakan teknologi desalinasi bukan semata-mata menghadirkan teknologi baru, tetapi bagian dari upaya memastikan masyarakat kepulauan memperoleh pelayanan dasar yang layak.

Dengan memanfaatkan desalinasi air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berharap dapat menjawab kebutuhan air bersih sekaligus mendorong kemandirian energi di wilayah kepulauan.

"Program ini kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar," tukas Appi.