Dirjen Bimas Islam Minta Potensi Gen Z Dimaksimalkan untuk Pelayanan Umat

RRI.CO.ID, Surabaya- Jajaran pimpinan bidang di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI berkumpul di Surabaya, Jawa Timur, selama dua hari, 28–29 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai isu aktual kebimas Islaman sekaligus merumuskan langkah penguatan program dan tata kelola Bimas Islam dari tingkat pusat hingga daerah.

Sejumlah direktur di bawah naungan Ditjen Bimas Islam hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang dipandu Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Hj. Lubenah. Saat membuka kegiatan, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Prof. Abu Rokhmad menggunakan analogi pesawat Airbus untuk menggambarkan besarnya organisasi Bimas Islam dengan cakupan tugas yang luas.

Menurutnya, Bimas Islam memiliki penumpang yang sangat banyak dengan persoalan keagamaan yang beragam. Karena itu, seorang pemimpin tidak mungkin melihat dan menangani seluruh persoalan seorang diri. “Bimas Islam itu ibarat pesawat Airbus berbadan besar dengan penumpang yang sangat banyak. Sebagai pilot pesawat yang tidak memiliki kaca spion, tentu memiliki sisi atau titik-titik blind spot yang tidak bisa melihat seluruh hal dan masalah yang ada di belakang. Makanya, di sinilah fungsi co-pilot dan crew pesawat harus berfungsi lebih agresif,” ujar Prof. Abu Rokhmad di Surabaya, Jumat 28 Agustus 2026.

Ia menekankan, besarnya cakupan Bimas Islam jangan sampai membuat lembaga tersebut kehilangan peran strategisnya sebagai salah satu pemegang kunci urusan agama dan keagamaan di Kementerian Agama maupun di Indonesia. Menurutnya, seluruh unsur Bimas Islam memiliki peran penting, mulai dari penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, urusan agama Islam, jaminan produk halal, penyuluh agama, Kantor Urusan Agama hingga penghulu.

Dirjen Bimas Islam juga mendorong para kepala bidang untuk memberikan ruang lebih besar kepada staf, khususnya generasi muda dan Gen Z, untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Potensi tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian target program kebimas Islaman, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi hingga level pelayanan paling bawah.

Ia meminta indikator makro kebimas Islaman tetap dijaga dan target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dengan mengedepankan kualitas, bukan semata-mata mengejar capaian kuantitatif. “Jangan hanya kuantitas, tetapi juga kualitasnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Abu Rokhmad juga menyoroti posisi KUA yang dinilai memiliki peran sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Ia meminta agar KUA tidak dipandang sebagai tempat penempatan pegawai yang tidak memiliki ruang di unit kerja lain. “Jangan menjadikan kantor-kantor KUA kita seakan-akan hanya sebagai tempat buangan bagi staf-staf Kemenag. Malah kalau perlu, KUA itu menjadi lokus pendistribusian tenaga-tenaga profesional yang cakap dan kreatif, karena KUA itu teras depan Kemenag,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penerangan Islam, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, mengatakan tantangan penerangan keislaman saat ini semakin kompleks seiring perubahan pola kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi digital. Karena itu, program penerangan keislaman ke depan dinilai perlu semakin dekat dengan kelompok milenial dan Gen Z.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pendampingan dan advokasi keagamaan secara langsung, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di era digital. “Umat kita saat ini sangat butuh pendampingan dan advokasi dari sisi keagamaan oleh para penyuluh agama kita di lapangan, bukan sekadar dengar ceramah. Sebab umat kita saat ini menghadapi gempuran pola hidup era milenium seperti judi online, kecanduan game, informasi hoaks berbasis AI dan penipuan online,” jelasnya.

Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kemenag Sulsel, H. Mulyadi, yang turut mengikuti forum tersebut berharap pertemuan ini dapat menghasilkan regulasi dan kebijakan yang lebih kuat dalam memperbaiki tata kelola Bimas Islam. Ia menilai kejelasan fungsi dan struktur kerja sangat diperlukan agar pembagian tugas di setiap level semakin jelas, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan para pelaksana Bimas Islam di lapangan.

Menurut H. Mulyadi, para penyuluh dan jajaran Bimas Islam di lapangan merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Kami yakin bila urusan tata kelola dan kesejahteraan sudah mapan, maka seluruh target-target yang dicanangkan Kemenag di bawah Ditjen Bimas Islam bisa dipenuhi, bahkan terwujud melebihi ekspektasi yang direncanakan,” ungkapnya.

Forum dua hari tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus melahirkan kebijakan Bimas Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjangkau kebutuhan umat lintas generasi.