RRI.CO.ID, Makassar - Persoalan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meminta Pemerintah Kota Makassar segera mempercepat pembenahan sistem persampahan yang hingga kini dinilai belum berjalan secara optimal.

Peringatan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Koordinasi Nasional (REKERKORNAS) APINDO, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, ia secara khusus menyoroti kondisi kebersihan Kota Makassar di hadapan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Menurut Zulkifli Hasan, Pengelolaan Sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Ia menilai penanganan sampah yang lambat akan berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga citra Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

"Saya memberikan perhatian khusus kepada Bapak Wali Kota Makassar mengenai persoalan persampahan yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik," kata Zulkifli Hasan. Ia menegaskan pemerintah pusat berharap persoalan tersebut segera mendapat penanganan yang lebih terukur.

Menko Pangan kemudian memberikan tenggat waktu selama dua pekan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan hasil nyata dalam pembenahan sistem Pengelolaan Sampah. Menurutnya, langkah konkret harus segera dilakukan agar persoalan tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

"Saya berikan waktu tambahan dua minggu ke depan. Kalau dalam waktu tersebut persoalan ini belum juga dapat diselesaikan, maka Bapak Gubernur yang akan mengambil alih penanganannya," tegas Zulkifli Hasan.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan sampah kini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. "Atas perintah Bapak Presiden, masalah ini harus segera diselesaikan," ujarnya, seraya meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selama beberapa tahun terakhir, persoalan sampah di Makassar kerap dikeluhkan masyarakat, mulai dari penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan, keterlambatan pengangkutan, hingga keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir. Pemerintah Kota Makassar sendiri tengah mendorong perubahan pola Pengelolaan Sampah melalui kebijakan pemilahan sampah dari sumber dan pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

Pemerintah pusat berharap langkah tersebut dapat diikuti dengan penguatan armada pengangkut, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Dengan pembenahan menyeluruh, sistem Pengelolaan Sampah di Makassar diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, sekaligus mampu mendukung kesehatan masyarakat, kenyamanan aktivitas ekonomi, dan daya tarik investasi di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Apabila target yang diberikan dalam dua pekan tidak tercapai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disebut akan mengambil peran lebih besar sesuai arahan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan persampahan sehingga pelayanan publik di Kota Makassar dapat kembali berjalan secara optimal.