RRI.CO.ID, Makassar — Warga Kelurahan Untia, Kota Makassar, meminta rencana reklamasi pesisir utara tidak mengganggu ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan pesisir. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi dan Peluncuran Laporan Riset FPAR WALHI Sulawesi Selatan bersama warga Untia, Kamis, 30 Juli 2026.

Kekhawatiran warga tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap wilayah tangkap nelayan, tetapi juga persoalan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Warga berharap setiap rencana pembangunan mempertimbangkan pengalaman dan kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Warga Untia, Sulaiha, menilai rencana reklamasi berpotensi memengaruhi perekonomian keluarga apabila masyarakat setempat tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Ia berharap pemerintah memastikan warga lokal menjadi bagian utama dalam setiap rencana pengembangan wilayah.

Sementara itu, warga lainnya, Buhari, mengaku masyarakat masih memiliki kekhawatiran berdasarkan pengalaman saat dipindahkan dari Lae-Lae ke Untia. Menurutnya, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya dijanjikan kepada warga hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi. “Kami sudah malas dijanji-janji terus. Dulu sebelum dipindahkan dari Lae-Lae ke sini kami dijanji bahwa air akan lancar, tapi sekarang kami pun harus membeli air,” ujar Buhari.

Ia berharap rencana pembangunan tidak kembali membuat masyarakat kehilangan kenyamanan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, warga hanya menginginkan kehidupan yang lebih tenang dengan dukungan fasilitas dasar yang memadai.

Dalam kegiatan tersebut, WALHI Sulsel juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya penghentian atau peninjauan kembali rencana reklamasi pesisir utara Makassar, pengakuan ruang tangkap nelayan tradisional, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, WALHI mendorong restorasi kawasan mangrove, pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir, fasilitasi identitas usaha bagi perempuan nelayan, serta penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil laut. WALHI Sulsel juga merekomendasikan agar perempuan pesisir Untia dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan mekanisme Musrenbang tematik. Setiap rencana pembangunan pesisir juga dinilai perlu memperhatikan dampak sosial dan perspektif gender secara transparan.