PHRI Sulsel Harap Pemerintah Perbanyak Event Demi Dongkrak Okupansi Hotel

RRI.CO.ID, Makassar – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar. Hal tersebut guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi.

Ketua PHRI Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga, mengatakan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut.

"Ada dua isu memang. Pertama, destinasi pariwisata dengan kurs asing yang tinggi dan melemahnya rupiah justru menjadi kesempatan ekstra seperti Bali. Sekalipun ekonomi global dan nasional lagi tidak baik, dengan kurs mata uang asing yang tinggi dan rupiah yang melemah, wisatawan asing lebih mudah menikmati segala hal yang ada di Bali, begitu juga di Yogyakarta," kata Anggiat Sinaga, Sabtu 25 Juli 2026.

Ia menjelaskan Bali dan Yogyakarta saat ini masih menjadi destinasi wisata favorit di Indonesia sehingga mampu merasakan dampak positif dari meningkatnya daya beli wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah yang belum menjadi tujuan utama wisata, termasuk Makassar dan Sulawesi Selatan.

Menurut Anggiat, daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan, salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami sangat berharap dengan banyaknya kegiatan pemerintah, perekonomian hotel dan restoran bisa terbantu. Kami berharap event-event pemerintah yang diselenggarakan di Makassar semakin banyak dan mendatangkan keuntungan bagi anggota PHRI," ujarnya.

Ia mengungkapkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap sektor perhotelan di Sulawesi Selatan cukup besar. Kegiatan yang digelar kementerian, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu sumber utama tingkat hunian hotel.

Anggiat menyebut kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45 hingga 50 persen. Karena itu, berkurangnya agenda pemerintahan secara langsung berdampak pada penurunan okupansi hotel di Makassar dan sekitarnya.

"Kalau tidak ada kegiatan pemerintahan, baik itu dari kementerian, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, maka banyak hotel mengalami penurunan okupansi. Bahkan beberapa hotel terpaksa melakukan penyesuaian tenaga kerja karena pemasukan menurun dengan kondisi saat ini," tutupnya.