RRI.CO.ID, Makassar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan jika kondisi memburuk.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, mengatakan intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada kawasan yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih. "Hari ini kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK Tanggap Darurat. Beberapa wilayah yang sumber airnya dari air tanah menjadi prioritas pertama untuk kita intervensi," kata Fadli dihadapan awak Media, Rabu 15 Juli 2026.

Menurut Fadli, salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Ujung Tanah. BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang tidak memperoleh pasokan dari Perumda Air Minum (PDAM), termasuk kawasan pesisir seperti Buloa dan Tallo.

Saat ini BPBD memiliki sekitar 100 unit tandon air untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat terdampak. Penambahan tandon akan dilakukan setelah status tanggap darurat ditetapkan, seiring tersedianya dukungan anggaran operasional.

Selain itu, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PDAM, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi membahas potensi kekeringan dan penurunan debit air. Hasil rapat tersebut menjadi dasar rekomendasi penetapan status tanggap darurat.

Fadli menegaskan, status tanggap darurat bukan berarti pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan, tetapi menjadi dasar hukum untuk menggerakkan seluruh sumber daya secara terpadu. "Status tanggap darurat menjadi dasar agar seluruh stakeholder, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat bergerak bersama menangani dampak kekeringan secara masif," ujarnya.

BPBD juga telah menyiapkan rencana kontinjensi dan rencana operasi berdasarkan pengalaman penanganan kekeringan pada 2023. Dalam pelaksanaannya nanti, TNI, Polri, PDAM, Damkar, BMKG, dan instansi terkait akan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing melalui sistem shelter.

Berdasarkan hasil asesmen, BPBD memperkirakan sekitar 500 titik distribusi air bersih dapat dijangkau pada tahap awal. Jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 1.000 titik apabila dampak kekeringan meluas ke wilayah lain.

Fadli optimistis Pemerintah Kota Makassar mampu menangani potensi kekeringan dengan dukungan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat.