RRI.CO.ID, Makassar– Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan menilai fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas netra di Kota Makassar masih belum memadai. Kondisi trotoar yang rusak, saluran drainase terbuka, hingga keberadaan pedagang yang berjualan di atas trotoar masih menjadi hambatan bagi mobilitas para tunanetra.

Koordinator Biro Advokasi dan Riset PERTUNI Sulawesi Selatan, Nabila mengatakan berbagai kendala tersebut kerap membahayakan keselamatan penyandang tunanetra saat berjalan kaki. Tidak sedikit anggota PERTUNI yang mengalami kecelakaan akibat kondisi fasilitas umum yang belum ramah disabilitas.

"Kalau PERTUNI melihat, fasilitas yang tersedia bagi tunanetra belum memadai. Banyak teman-teman tunanetra yang pernah jatuh ke got atau menabrak pohon saat berjalan di pedestrian maupun trotoar. Selain itu, masih banyak trotoar yang rusak sehingga menyulitkan mobilitas kami," ujar Nabila, Senin, 6 Juli 2026.

Menurutnya, keberadaan pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan juga menjadi persoalan tersendiri. Karena tidak dapat melihat kondisi di sekitar, penyandang tunanetra sering kali tidak menyadari adanya lapak pedagang yang menghalangi jalur pejalan kaki sehingga berisiko tersandung atau terjatuh.

Nabila menilai trotoar seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, ia berharap pembangunan maupun penataan ruang publik ke depan lebih memperhatikan aspek aksesibilitas sehingga penyandang tunanetra dapat beraktivitas secara mandiri.

"Ke depan kami berharap pemerintah lebih banyak melakukan penertiban, khususnya di trotoar. Dengan begitu teman-teman tunanetra bisa berjalan kaki dengan lebih mudah, jalurnya lebih luas, dan lebih aman. Apalagi bagi kami, menggunakan kendaraan sendiri juga bukan hal yang mudah," katanya.

Selain penertiban pedagang, PERTUNI juga mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan trotoar yang rusak serta memastikan jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra tetap dapat digunakan tanpa hambatan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan.

Nabila berharap masukan dari komunitas penyandang disabilitas dapat menjadi perhatian dalam setiap kebijakan penataan kota. Dengan fasilitas publik yang lebih aksesibel, penyandang tunanetra diharapkan dapat beraktivitas secara mandiri, aman, dan memperoleh hak yang sama dalam menikmati ruang publik.