Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Munafri Siap Dukung Pendataan Nasional

RRI.CO.ID, Makassar – Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di tingkat provinsi. Pencanangan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa 10 Juni 2026. dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurut Munafri, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat, termasuk perkembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.

“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi riil berbagai aspek pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar membutuhkan data yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor prioritas pengembangan sekaligus merumuskan intervensi yang tepat bagi sektor yang masih memerlukan dukungan.

“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Munafri juga menilai hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Karena itu, ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar dan akurat.

“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan dipilih sebagai provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah. “Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama,” kata Amalia.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai aktivitas usaha di Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.

Amalia menekankan keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. “Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS RI mengusung kampanye nasional TIR, yang merupakan akronim dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.