RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana melalui berbagai langkah strategis guna mengurangi risiko.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2026 yang digelar oleh BPBD Kota Makassar di Jalan Kerung-Kerung (eks THR), Rabu, 29 April 2026.

Dalam sambutannya, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa peringatan HKB tahun ini mengusung tema “Siap untuk Selamat” dengan subtema “Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana”. Menurutnya, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan panggilan moral bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan menunggu bencana datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum bencana itu terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai kota yang terus berkembang, Makassar dihadapkan pada berbagai potensi bencana seperti banjir saat musim hujan, kebakaran di musim kemarau, angin kencang, hingga ancaman gelombang pasang di wilayah pesisir.

Munafri menekankan pentingnya pemahaman mitigasi bencana oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. “Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang, bisa siang, malam, atau kapan saja. Karena itu, pengetahuan mitigasi harus ditanamkan sejak dini agar keselamatan jiwa menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat.

Munafri juga mengapresiasi peran BPBD Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan yang selama ini aktif memberikan edukasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Ia turut menekankan pentingnya nilai kearifan lokal seperti falsafah Siri’ na Pacce dalam membangun solidaritas menghadapi bencana.

Lebih lanjut, Munafri mendorong inovasi program Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana (SALAMA) yang bertujuan menanamkan kesiapsiagaan sejak usia dini. Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta seluruh OPD terkait untuk bersinergi aktif dalam implementasi program tersebut di sekolah dan kelurahan se-Kota Makassar.

Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam penguatan kesiapsiagaan bencana, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, kesiapan sarana dan prasarana, serta penguatan edukasi sejak usia dini.

“Peralatan yang siap adalah nyawa yang terselamatkan,” tegasnya.

Munafri berharap momentum HKB menjadi titik tolak untuk memperkuat komitmen bersama bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya dan gaya hidup sehari-hari, bukan sekadar kegiatan seremonial. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam meminimalkan risiko bencana,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat solidaritas, serta berperan aktif dalam setiap upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus dimulai sejak dini melalui edukasi berkelanjutan, khususnya kepada anak-anak.

Menurutnya, edukasi dilakukan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP untuk membentuk kesiapan mental masyarakat agar tidak panik saat bencana terjadi. Anak-anak diajarkan langkah-langkah dasar menghadapi berbagai jenis bencana, seperti mematikan listrik saat banjir, merayap saat kebakaran untuk menghindari asap beracun, serta berlindung di bawah meja saat gempa.

BPBD Makassar juga mengembangkan metode edukasi interaktif melalui simulasi dan permainan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Fadli menekankan bahwa peran masyarakat sangat krusial dalam situasi bencana. Ia menyebut sekitar 95 persen korban bencana bergantung pada kemampuan diri sendiri dan lingkungan sekitar dalam proses penyelamatan.

Karena itu, BPBD mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal.

“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.