RRI. CO. ID, SIDRAP : Pemerintah Kabupaten Sidrap menggelar rapat koordinasi pengusulan kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang akan didanai melalui APBN Kementerian Pertanian Tahun 2026. Rakor berlangsung di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Senin 27 April 2026.

Rapat dipimpin langsung Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dan dihadiri Asisten II Patahangi Nurdin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Ibrahim beserta jajaran. Turut hadir para camat, lurah dan kepala desa dari Kecamatan Baranti, Kulo, dan Panca Rijang, serta para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat di Kementerian Pertanian. Kabupaten Sidrap mendapatkan tambahan kuota untuk mendukung sektor pertanian melalui penyediaan dan pembangunan infrastruktur irigasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program yang diusulkan meliputi pengembangan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan embung, dam parit atau long storage, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagai bagian dari konservasi air. Langkah tersebut juga menjadi strategi antisipasi dampak perubahan iklim El Niño yang diprediksi terjadi tahun ini, sehingga ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga.

Menurutnya, wilayah Kecamatan Baranti, Kulo, dan Panca Rijang menjadi prioritas karena memiliki potensi pertanian yang besar namun rentan terhadap persoalan pengairan. Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta para penyuluh pertanian dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan.

“Semua pihak harus aktif mengawal agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” tegasnya.

Ia berharap dengan dukungan APBN tersebut, produktivitas pertanian di Sidrap semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Rakor ini sekaligus menjadi forum pemetaan kebutuhan, verifikasi kesiapan lokasi, serta penyusunan langkah teknis pengusulan program ke pemerintah pusat.