Pemkot Makassar Siapkan Akses KUR bagi PKL yang Ditertibkan

RRI.CO.ID, Makassar – Munafri Arifuddin menyiapkan skema pemberdayaan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menata wajah kota tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Bantuan modal diberikan kepada pedagang yang bersedia berpindah dan menjalankan usaha di lokasi yang diperbolehkan. "Semua penjual yang ditertibkan, kemudian membuka usaha kembali di tempat yang tidak dilarang, akan kita bantu akses langsung ke perbankan untuk mendapatkan KUR," ujar Munafri di Balai Kota Makassar, Senin 20 April 2026.

Menurut Munafri, dukungan permodalan ini diharapkan membantu para pedagang meningkatkan kualitas usaha, memperbaiki tampilan lapak, serta memperluas jenis dagangan tanpa harus kembali menempati ruang publik yang dilarang. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Makassar akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himbara dan Bank Sulselbar.

"Kerja sama ini akan kita tindak lanjuti melalui penandatanganan MoU dengan beberapa bank. Yang paling cepat kemungkinan dengan Bank Sulselbar," jelasnya.

Selain akses KUR, pemerintah juga menyiapkan pendekatan berbasis insentif bagi pedagang yang kooperatif mengikuti penataan. Pedagang yang bersedia pindah ke lokasi resmi akan mendapat perhatian berupa penataan tempat usaha yang lebih layak.

Munafri menegaskan penertiban PKL dilakukan bukan untuk mematikan usaha warga, melainkan mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti trotoar bagi pejalan kaki dan saluran drainase agar bekerja optimal. "Penertiban PKL dilakukan karena tempat yang digunakan bukan peruntukannya dan mengganggu ketertiban fasum. Fungsi pedestrian tidak berjalan dengan baik, begitu juga dengan saluran drainase," katanya.

Pemkot Makassar juga berencana menggandeng pihak swasta melalui program CSR guna membantu pembinaan usaha PKL, sekaligus mencari lahan relokasi di sejumlah titik strategis. "Kalau belum ada modal, tidak usah dipaksakan. Tapi kalau mau, kita siapkan aksesnya," tutup Munafri.