RRI.CO.ID, Makassar – Akademisi menilai kehadiran proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, mengapresiasi RDMP Balikpapan yang baru diresmikan pemerintah. Menurutnya, selama ini Indonesia masih bergantung pada pembelian BBM jadi dari Singapura dengan harga yang relatif mahal.

“Kita selama ini selalu membeli bensin yang sudah jadi dari Singapura, tentu harganya mahal. Akan lebih bagus kalau di fasilitas RDMP kita olah sendiri minyak mentahnya, kemudian kita dapat sendiri bensin jadinya,” ujar Bachtiar dalam diskusi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu ,11 Februari 2026..

Ia berpandangan, penguatan kapasitas kilang dalam negeri melalui RDMP merupakan kebijakan penting untuk menekan impor sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pasca peresmian RDMP, pemerintah juga mulai menghentikan impor solar dan mengarahkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui Pertamina.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan aturan agar SPBU swasta menyerap BBM produksi dalam negeri. Dengan demikian, produk kilang domestik memiliki kepastian pasar dan tidak lagi bergantung pada suplai impor.

“Bagus untuk mengurangi ketergantungan impor dan menekan current account deficit, karena selama ini kita membeli dengan dolar AS,” kata Bachtiar.

Dari sisi ekonomi, ekonom Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Syamsuri Rahim, menilai RDMP merupakan bagian dari strategi industrialisasi energi yang memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, pengolahan minyak mentah di dalam negeri membuat Indonesia tidak hanya menjadi pembeli produk jadi, tetapi juga memperkuat industri hilir energi.

Selain itu, RDMP dinilai mampu menghasilkan produk turunan BBM yang lebih beragam dan berkualitas. Kualitas BBM hasil RDMP yang telah memenuhi standar Euro 5 juga membuat SPBU swasta tidak memiliki alasan untuk tidak menyerap BBM dari Pertamina.

“RDMP ini lebih condong ke industri pengolahan. Minyak mentah diolah menjadi bahan bakar dan produk turunan. Tidak ada yang dibuang, semuanya diolah sehingga menciptakan nilai tambah. Apakah berdampak ke ekonomi? Ya pasti berdampak,” ujar Syamsuri.

Ia menambahkan, kebijakan ini berdampak positif karena tidak hanya mengurangi impor solar, tetapi juga meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, serta memperluas ruang fiskal negara melalui penghematan devisa.

Sementara itu, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai penghentian impor solar dan penyerapan BBM Pertamina oleh SPBU swasta merupakan langkah maju yang harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan distribusi energi.

Menurutnya, kebijakan RDMP mencerminkan upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu. Namun demikian, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan seimbang agar tetap menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku swasta.

“Ini bagian dari upaya menyehatkan siklus ekonomi energi dalam negeri. Namun Pertamina juga jangan sampai menjadi tidak menguntungkan investor,” ujarnya.