RRI.CO.ID, Ponorogo - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 hingga Rp12 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan.
Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan P-APBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh Plt Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara selektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun.
"Infrastruktur ini menjadi poin utama pelayanan publik. Namun, sisa waktu anggaran sangat terbatas, sehingga pekerjaan infrastruktur di P-APBD ini kami pilih secara sangat selektif dengan memperhitungkan secara rinci timeline serta ketersediaan dokumen perencanaannya. Dananya ada sekitar Rp10 Miliar sampai Rp12 Miliar, tapi kita selektif, kalau memang itu berisiko tidak selesai, ya tidak akan kami kerjakan," kata Jamus, Jum'at (2/10/2026).
Jamus menambahkan, terdapat empat ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2026. Yakni Jalan Ahmad Yani, pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur dan tersambung ke arah utara.
Kemudian Jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang (overlay) mulai dari kawasan Tambakbayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam.
Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruksing. Serta di Jalan Batoro Katong.
"Di Batoro Katong itu nanti mungkin tahun ini masih menyisakan sekitar 200-300 meter, karena keterbatasan waktu sehingga akan kami selesaikan tahun depan," jelasnya.
Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini (early tender).
"Empat ruas prioritas tersebut sudah kami masukkan ke lelang dini agar waktu efektif pengerjaannya mencukupi," ungkapnya.
Saat ini dokumen P-APBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan Perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal.
"Mudah-mudahan Perdanya bisa segera disahkan, sehingga kami punya cukup waktu untuk melaksanakan. Kami tetap akan berusaha maksimal, gas pol," tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....