Belanja Daerah Kota Madiun pada P-APBD 2026 Naik Rp36,4 Miliar, Serapan Baru 45 Persen

RRI.CO.ID, Kota Madiun – Belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 Kota Madiun diproyeksikan meningkat Rp36,4 miliar. Namun, di tengah rencana penambahan tersebut, realisasi belanja daerah hingga Agustus 2026 disebut baru mencapai sekitar 45 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, perubahan belanja daerah dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya potensi perubahan pendapatan daerah, besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025, serta kebutuhan pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan, maupun jenis belanja.

“Faktor-faktor tersebut yang memengaruhi perubahan belanja daerah,” kata Bagus saat menyampaikan nota keuangan P-APBD 2026 di gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (18/8).

Dalam rancangan perubahan, belanja daerah semula dianggarkan Rp1 triliun 62 miliar. Angka tersebut naik menjadi sekitar Rp1 triliun 98 miliar atau bertambah Rp36,4 miliar.

Kenaikan terjadi pada sejumlah pos belanja. Belanja operasi, misalnya, meningkat dari Rp952,3 miliar menjadi Rp969,3 miliar. Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran Rp16,9 miliar.

Kemudian, belanja modal naik Rp7,9 miliar. Dari sebelumnya Rp107,9 miliar menjadi Rp115,8 miliar. Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni Rp11,5 miliar. Semula hanya dianggarkan Rp2 miliar menjadi Rp13,5 miliar.

Di sisi lain, realisasi belanja hingga Agustus masih berada di kisaran 45 persen. Kendati demikian, sejumlah proyek fisik dan proses lelang pengadaan masih berjalan. “Seluruh proyek dan lelang pengadaan semuanya masih berjalan,” ujarnya.

Bagus optimistis serapan anggaran dapat dikejar pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pemkot, lanjut dia, akan memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dengan adanya penambahan anggaran melalui P-APBD.

“Dengan sisa waktu anggaran 2026 ini plus penambahan perubahan, akan kita maksimalkan realisasi belanja daerah. Insyaallah aman,” ucap Bagus menegaskan.

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, legislatif akan mencermati tingkat serapan anggaran dalam pembahasan P-APBD. Pemerintah kota bakal diminta memaparkan progres sekaligus strategi untuk mempercepat realisasi belanja.

“Nanti kita akan menanyakan serapan anggarannya sudah sampai mana. Kalau belum maksimal, masih ada waktu beberapa bulan ini, tentunya harus kita push lagi,” katanya.

Menurut Armaya, rendahnya serapan anggaran harus menjadi perhatian, terlebih pemerintah daerah kembali mengajukan perubahan anggaran. Pemkot perlu menjelaskan alasan sekaligus langkah konkret yang akan dilakukan untuk memastikan anggaran terserap optimal.

Dia menyebut masih tersedia waktu sekitar lima bulan hingga akhir tahun anggaran. Karena itu, sejumlah pekerjaan fisik dan program kegiatan yang belum terealisasi harus segera didorong.

“Banyak pekerjaan fisik, program kegiatan lainnya yang belum terserap di bulan-bulan kemarin. Tentunya ini akan jadi pertimbangan kita agar serapan itu maksimal sampai 25 Desember,” kata Armaya.