Pemkot Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan 2027, Pengelolaan Sampah Jadi Fokus

RRI.CO.ID, Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun menetapkan lima prioritas pembangunan pada 2027. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan hal itu saat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, belum lama ini.

Bagus mengatakan, lima prioritas pembangunan 2027 meliputi penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing investasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, transformasi tata kelola pemerintahan yang digital, bersih, dan melayani, ketahanan sosial dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penguatan inovasi daerah dan kolaborasi multipihak.

Menurut dia, penetapan tema dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan kondisi Kota Madiun saat ini. Pemerintah menilai penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, percepatan transformasi pemerintahan digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Hal ini sejalan dengan fokus pembangunan Kota Madiun dalam RPJMD 2025-2029, sekaligus untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD," kata Bagus.

Ia menjelaskan, pengelolaan sampah akan menjadi prioritas utama pada 2027. Menurut dia, seluruh pembangunan di Kota Madiun akan diarahkan dengan pendekatan berbasis lingkungan.

"Kami berharap bisa menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah sehingga itu menjadi prioritas pembangunan yang pertama. Seluruh pembangunan nantinya berbasis lingkungan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat ekonomi inklusif dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Langkah tersebut dilakukan di tengah tekanan ekonomi yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Bagus mengatakan pemerintah daerah tidak hanya berfokus meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program ekonomi.

"Kami membuka ruang agar masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan ekonomi, tidak hanya berjualan, tetapi juga melalui program-program pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia menambahkan, estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp 280 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang telah disusun pemerintah daerah.

Menurut dia, sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, seluruh program dan kegiatan dalam KUA-PPAS harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

"Pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah selesai. Hari ini tahapannya penandatanganan," kata Istono.