Kapasitas TPA Winongo Terbatas, LPMK Kota Madiun Dilibatkan Program Pilah Sampah

RRI.CO.ID, Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menggandeng Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk mempercepat implementasi program pilah sampah dari rumah. Langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo sekaligus mendukung target Kota Madiun menuju zero sampah pada 2027.

Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat Forum Komunikasi bersama LPMK di Rumah Dinas Wali Kota belum lama ini.

Bagus mengatakan, keberhasilan program pilah sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, selain mengandalkan Pendekar Hijau, Pemkot juga mengajak LPMK di setiap kelurahan untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut.

"Program pilah sampah baru kita canangkan. Saya ingin semua terlibat, selain Pendekar Hijau, teman-teman LPMK di masing-masing kelurahan juga ingin membantu dan mewakafkan diri untuk menyukseskan program ini. Tidak hanya pilah sampah, tetapi juga program-program lainnya," ujarnya.

Menurut Bagus, kondisi TPA Winongo mengharuskan pemerintah bergerak cepat mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi tersebut. Karena itu, peran LPMK dinilai strategis karena memiliki kedekatan dengan masyarakat melalui koordinasi di tingkat kelurahan.

"LPMK bisa langsung berkolaborasi dengan kelurahan untuk ikut mengawasi dan membantu pelaksanaan program pilah sampah di lingkungan masing-masing," katanya.

Bagus mengungkapkan, kapasitas TPA Winongo saat ini sudah sangat terbatas. Dalam kondisi normal, daya tampung yang tersedia diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar dua bulan. Namun, dengan pengelolaan tertentu, kapasitas tersebut masih dapat dioptimalkan hingga sekitar satu tahun.

"Ini akan terus kita pantau. Kalau kondisi normal sebenarnya sekitar dua bulan. Tetapi kalau kita optimalkan, masih bisa bertahan sampai satu tahun," ucapnya.

Terkait kemungkinan pemberian honor kepada LPMK yang terlibat dalam pengelolaan sampah, Bagus menyatakan hal itu masih akan dikaji sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, yang lebih penting adalah semangat gotong royong yang ditunjukkan para pengurus LPMK. Bahkan, keterlibatan mereka muncul atas inisiatif sendiri tanpa diminta pemerintah.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman LPMK. Mereka datang dengan kesadaran sendiri untuk membantu masyarakat. Soal apakah nanti ada honor atau tidak, tentu akan kami lihat sesuai aturan yang berlaku," pungkas Bagus.