RRI.CO.ID, Magetan - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan meminta seluruh SMP negeri yang belum memenuhi kuota peserta didik baru untuk berbenah dengan menghadirkan inovasi dan program unggulan. Langkah itu dinilai penting agar setiap sekolah memiliki daya saing dan kembali menjadi pilihan masyarakat pada tahun ajaran 2026/2027.

Sekretaris Dikpora Magetan, Dian Astuti Purwandani, mengatakan sekolah tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama dalam menarik minat calon siswa. Menurutnya, setiap satuan pendidikan perlu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sekolah lain.

"Semua sekolah harus mulai berbenah. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi karena masyarakat semakin kritis dan orang tua dapat membandingkan kualitas maupun keunggulan setiap sekolah," kata Dian saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, masing-masing sekolah sebenarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan, baik di bidang olahraga, literasi, pendidikan karakter maupun keagamaan. Potensi tersebut perlu diperkuat dan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui kelebihan yang dimiliki setiap sekolah negeri.

Menurut Dian, keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah siswa, tetapi juga kemampuan menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Karena itu, sekolah didorong terus berinovasi agar tidak bergantung pada status sebagai sekolah favorit.

Selain pembenahan di tingkat sekolah, Dikpora juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Dewan Pendidikan, PGRI, MGMP, hingga organisasi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan di Magetan.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peningkatan kualitas sekolah negeri membutuhkan dukungan semua pihak agar persoalan kekurangan siswa tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 28 dari 39 SMP negeri di Kabupaten Magetan belum berhasil memenuhi daya tampung peserta didik baru. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari persaingan dengan madrasah tsanawiyah (MTs) dan pondok pesantren, menurunnya jumlah lulusan SD, hingga kendala geografis di sejumlah wilayah pinggiran.

Minat masyarakat yang masih terpusat pada sekolah-sekolah favorit di kawasan perkotaan juga menjadi penyebab ketimpangan sebaran siswa. Di sisi lain, jumlah pagu penerimaan dinilai belum sebanding dengan jumlah lulusan SD yang tersedia.

Untuk mengurangi kekurangan peserta didik sekaligus mencegah anak putus sekolah, Dikpora membuka kembali pendaftaran peserta didik baru melalui jalur luar jaringan (offline) di sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa. Namun hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), puluhan SMP negeri tersebut masih belum mampu memenuhi kuota yang telah ditetapkan.