RRI.CO.ID, Kota Madiun – Selain mengimbau Biro dan Agen umrah untuk melakukan penundaan keberangkatan dalam waktu dekat ini, Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kan Kemenhaj) Kota Madiun juga meminta keterbukaan data.

Data tersebut, terkait jumlah jemaah yang berangkat, waktu keberangkatan dan kepulangan ke tanah air. Adanya data ini dinilai sangat penting, mengingat kondisi Timur Tengah saat ini masih tidak menentu, akibat konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kan Kemenhaj) Kota Madiun Datik Ardiyah mengatakan, sejauh ini tidak mengetahui secara pasti jumlah warga Kota Madiun yang saat ini menjalankan ibadah umrah.

“Untuk selama ini kami tidak memiliki data jemaah umrah yang berangkat. Karena dari Biro dan Agen itu yang berangkat tidak pernah dilaporkan pada kami. Dan memang, data itu seharusnya dilaporkan ke kami,” ujar dia.

Datik menjelaskan, belum adanya pelaporan data jemaah umrah ini akan menjadi bahan evaluasi, guna memperkuat pengawasan dan perlindungan jemaah di masa mendatang.

“Ini menjadi bahan evaluasi kedepan. Ketika ada Biro (Agen) Travel umrah manapun yang posisinya berlokasi di Kota Madiun, mohon untuk dilaporkan berapa jumlah jemaah umrah, tanggal berapa berangkat dan kapan kepulangan jemaah,” ucap dia.

Datik menjelaskan, Kemenhaj memang kementerian baru, dan saat ini fokus penataan masih diprioritaskan pada sektor haji. “Namun kami harap nantinya juga ada laporan terkait jemaah umrah yang berangkat ini,” ujar dia.

Datik juga memperingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih Biro maupun Agen perjalanan umrah. “Kami juga imbau warga, yang memilih biro umrah untuk selalu hati-hati. Jangan salah pilih biro yang tidak punya izin operasional,” ucap dia.

Datik menjelaskan, untuk izin operasional Biro dan Agen umrah dulu dikeluarkan Kantor Kementerian Agama (Kemenag), namun saat ini beralih ke Kemenhaj. “Terbaru mulai awal 2026 itu, izin operasioal lewat Kemenhaj, yang juga memberikan rekomendasi,” ujarnya, mengakhiri.