Raih WTP, Pemkab Magetan Diminta Tetap Jaga Tata Kelola Keuangan

RRI.CO.ID, Magetan - Pemerintah Kabupaten Magetan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menandai 12 tahun berturut-turut Magetan memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Bupati Magetan Sumantri mengatakan raihan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Nanik.

Opini WTP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (29/5). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Magetan didampingi Plt Ketua DPRD Magetan Suyatno.

Pada tahun ini, sebanyak 33 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur memperoleh opini WTP. Meski demikian, BPK mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai prestasi administratif semata.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menegaskan opini WTP harus dibarengi dengan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“WTP bukan sekadar prestasi, tetapi kewajiban yang harus dijaga dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan,” ujarnya.

Selain itu, BPK juga menyoroti pengelolaan honorarium dan pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD agar tetap sesuai ketentuan. Menurut Yuan, proses penganggaran harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan administrasi maupun potensi persoalan hukum.

“Honorarium harus dikelola secara hati-hati dan sesuai aturan. Kepala daerah, TAPD, hingga OPD perlu lebih disiplin dalam penganggaran dan pelaksanaannya,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar program yang bersumber dari pokok pikiran DPRD tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta tidak mengabaikan sektor-sektor dasar seperti infrastruktur dan pelayanan publik.