RRI.CO.ID, Aceh Utara - Demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi kebebasan berpendapat, musyawarah, keadilan, dan partisipasi. Namun, demokrasi bisa kehilangan makna ketika prosesnya hanya dijadikan formalitas untuk membungkus kekuasaan yang berjalan sepihak.

Otoritarianisme tidak selalu hadir dengan wajah keras. Ia bisa tampil santun, ramah, dan seolah terbuka terhadap kritik. Rapat tetap digelar, musyawarah tetap dilakukan, tetapi keputusan sesungguhnya telah ditentukan sejak awal. Kritik pun dianggap sebagai ancaman.

Gejala ini juga dapat muncul dalam organisasi dan lembaga pendidikan. Masukan tidak dipertimbangkan, evaluasi hanya menjadi pembenaran, sementara orang-orang yang kritis perlahan memilih diam. Jika kondisi ini dibiarkan, budaya takut akan menggantikan budaya berpikir kritis.

Padahal, kritik bukan ancaman bagi pemimpin. Kritik yang disampaikan dengan baik merupakan bentuk kepedulian agar kebijakan tidak salah arah. Pemimpin yang kuat bukan yang selalu ingin didengar, melainkan yang mampu mendengar dan mempertimbangkan pendapat berbeda.

Demokrasi sejati bukan sekadar memberi kesempatan untuk berbicara, tetapi memastikan suara tersebut dihargai dan dipertimbangkan secara adil. Kekuasaan harus berjalan bersama keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan keberanian menerima kritik.

Pertanyaannya sederhana: apakah kita benar-benar sedang menjalankan demokrasi, atau hanya menggunakan demokrasi sebagai hiasan untuk mempertahankan kekuasaan?

Oleh Zulkifli, M.Pd., Kepala SMAN 1 Lhoksukon.