In Memoriam dr. Zaini Abdullah: Pejuang Syariat Islam yang Cinta Damai

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Dr. Zaini Abdullah, mantan Gubernur Aceh meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 12.40 WIB dalam usia 86 tahun.

Informasi wafatnya tokoh Aceh tersebut beredar melalui pesan yang disampaikan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat. Kepergiannya menutup satu babak penting sejarah Aceh pascakonflik. Bagi banyak orang, beliau dikenang sebagai dokter, diplomat Gerakan Aceh Merdeka, negosiator Helsinki, dan kepala pemerintahan pertama pasca-MoU yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Tapi benang merah yang mengikat semua peran itu sama: keyakinan bahwa Islam dan damai tidak bisa dipisahkan.

Dari Dokter di Rimba ke Meja Perundingan Helsinki

Zaini Abdullah menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Sumatera Utara. Ketika konflik Aceh–Jakarta memanas era 1970–1990an, Zaini memilih meninggalkan praktik klinik dan bergabung dengan GAM. Bukan karena haus perang, tapi karena melihat luka manusia Aceh dari ruang UGD yang tak pernah berhenti.

Sebagai dokter GAM, ia bertugas di daerah konflik. Data Aceh Conflict Monitoring Update Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2005 mencatat lebih 15.000 jiwa meninggal selama konflik 1976–2005. Zaini melihat langsung biaya manusia dari kekerasan. Pengalaman inilah yang kemudian membuatnya jadi tokoh paling vokal di internal GAM untuk menempuh jalan damai.

Tahun 2005, bersama Malik Mahmud, ia menjadi ketua tim negosiator GAM dalam perundingan Helsinki yang difasilitasi Ahtisaari. 15 Agustus 2005, MoU Helsinki ditandatangani. Poin penting: GAM melepaskan senjata, Indonesia memberi otonomi luas, saat beliau menjabat sebagai Gubernur Aceh menetapkan serta mengimplementasikan syariat Islam di Aceh. Beliau terpilih sebagai Gubernur pada pilkada langsung. Data Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mencatat, pasca-MoU tingkat kekerasan turun drastis. Aceh dari zona merah konflik berubah jadi laboratorium perdamaian dunia.

Zaini sering bilang: “Kami berjuang bukan untuk bendera, tapi untuk manusia Aceh bisa hidup bermartabat di bawah hukum Allah dan hukum negara yang adil”. Bagi beliau, syariat Islam bukan antitesis perdamaian, justru fondasinya.

Gubernur Pertama Pasca-Konflik: Menguji Janji MoU Helsinki

Pilkada 2012 adalah ujian pertama demokrasi Aceh pascakonflik. Zaini Abdullah–Muzakir Manaf menang dengan 55,9% suara, mengalahkan incumbent Irwandi Yusuf. Kemenangan itu bukti: masyarakat Aceh percaya orang yang duduk di meja Helsinki bisa menjaga janji perdamaian.

Sebagai Gubernur, tantangan beliau berat. Aceh 2012 masih luka: infrastruktur hancur, trauma sosial, ekonomi lumpuh. Data BPS: PDRB Aceh 2012 Rp117 triliun, tapi kemiskinan masih 20,98%. APBA bergantung 90% ke Dana Otsus.

Kebijakan utama Zaini berpusat pada 3 hal:

Pertama, Implementasi Syariat Islam secara institusional.

Ini amanat MoU Helsinki poin 1.1.2c dan UUPA No.11/2006. Di era beliau, Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat No.6/2014 disahkan. Qanun ini mengatur hukuman cambuk untuk khamar, maisir, khalwat, dan zina. Pada 9 September 2015, pelaksanaan hukuman cambuk pertama kali dipindah dari depan umum ke dalam lapas. Kebijakan ini hasil diskusi panjang beliau dengan MPU, DPR Aceh, dan Komnas HAM. Alasannya: menjaga marwah syariat sekaligus martabat manusia. Data Kanwil Kemenag Aceh: jumlah pelanggaran syariat turun dari 395 kasus 2015 ke 273 kasus 2016. Beliau selalu menekankan: “Syariat tujuannya hifzun nafsdan hifzun ‘ird, menjaga jiwa dan kehormatan, bukan untuk menakut-nakuti”.

Kedua, Membangun dari puing infrastruktur.

Zaini fokus menyelesaikan proyek mangkrak pascatsunami dan konflik. Data Dinas PUPR Aceh: panjang jalan provinsi mantap naik dari 62% 2012 ke 71% 2017. Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya diresmikan fungsinya. Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dikembangkan jadi RS rujukan. Beliau paham: tanpa jalan, listrik, air, syariat akan terasa hampa. Islam datang membawa kemakmuran.

Ketiga, Menjaga Perdamaian.

Sebagai eks kombatan, beliau punya legitimasi untuk meredam konflik internal eks-GAM. Ketika muncul friksi antara eks-kombatan dan pemerintah, Zaini sering turun langsung. Kalimatnya sederhana: “Kita sudah cukup kehilangan saudara. Jangan tambah lagi”. Data Polda Aceh: angka kriminalitas kekerasan di Aceh 2013–2017 termasuk terendah di Sumatera. Aceh jadi provinsi tujuan investasi karena rasa aman.

Filosofi Politiknya: Syariat Tanpa Kekerasan

Banyak yang salah paham soal Zaini Abdullah. Karena latar GAM, orang mengira beliau radikal. Faktanya sebaliknya. Dalam berbagai wawancara, termasuk dengan BBC Indonesia 2012, beliau tegas menolak ISIS dan kekerasan atas nama agama. “Islam Aceh adalah Islam yang ramah, Islam samah. Aceh dulu pusat penyebaran Islam damai ke Nusantara”.

Tiga prinsip beliau:

Pertama Syariat lewat hati, bukan paksaan. Beliau perkuat peran Wilayatul Hisbah, Dayah, dan MPU untuk edukasi. Anggaran Dinas Syariat Islam dinaikkan untuk pelatihan imam meunasah.

Kedua Damai itu produktif. Ia tolak politik balas dendam. Eks-kombatan dirangkul masuk BUMG, koperasi, dan pilkada. Ini mencegah Aceh kembali ke hutan.

Ketiga Otonomi untuk keadilan, bukan untuk benci. Dana Otsus dipakai untuk rumah dhuafa, beasiswa anak yatim korban konflik, dan RS. Data Bappeda Aceh 2016: 22% APBA untuk pendidikan & kesehatan.

Catatan Kritis: Belum Sempurna, Tapi Konsisten

Kita harus jujur. Masa pemerintahan Zaini tidak tanpa kritik. Serapan APBA sempat rendah di tahun pertama karena birokrasi pascakonflik. Angka kemiskinan turun lambat: dari 20,98% 2012 ke 16,89% 2017. Beberapa Qanun belum punya turunan teknis.

Tapi bandingkan konteksnya: beliau memimpin Aceh yang baru keluar dari 30 tahun perang. Tidak ada blueprint. Semua dicoba, dievaluasi, diperbaiki. Yang penting: arahnya jelas. Tidak ada upaya membatalkan MoU. Tidak ada gesekan TNI-Polri vs eks-GAM sebesar era sebelumnya. Itu prestasi besar.

Warisan untuk Aceh dan Indonesia

Hari ini, 2026, warisan Zaini Abdullah bisa dilihat:

Untuk Politik: Pilkada damai jadi tradisi Aceh. Tidak ada lagi penembakan pos, tidak ada lagi intimidasi. Eks-kombatan jadi bupati, wali kota, anggota DPR. Itu karena beliau buktikan senjata bisa diganti kotak suara.

Untuk Syariat: Aceh punya model implementasi syariat yang dirujuk dunia. Delegasi dari Pattani, Mindanao, bahkan Turki datang belajar. Kuncinya: lembaga, bukan massa.

Untuk Perekonomian: Aceh mulai dilirik investor karena stabil. KEK Lhokseumawe, pariwisata halal Sabang, dan migas dibuka lagi. Semua berawal dari rasa aman yang beliau jaga.

Dr. Zaini membuktikan tesis penting: orang Aceh mampu menjadi Islam kaffah sekaligus Indonesia yang nasionalis. Cinta syariat tidak berarti benci NKRI. Berjuang untuk Aceh tidak harus angkat senjata.

Penutup: Pelajaran untuk Kita

Kepergian Zaini Abdullah meninggalkan pesan yang relevan untuk polarisasi 2026: Damai itu pilihan yang butuh keberanian lebih besar dari perang. Berani memaafkan. Berani duduk semeja dengan musuh. Berani mengubah visi “merdeka” dari senjata ke sekolah, dari hutan ke pasar.

Untuk anak muda Aceh: Jangan malu dengan sejarah konflik, tapi jangan romantisasi kekerasan. Belajarlah dari Zaini. Beliau pegang bedah di satu tangan, pegang Al-Qur’an di tangan lain, dan pegang naskah MoU di tangan ketiga. Itulah Aceh yang beliau mimpikan: cerdas, bertauhid, dan sejahtera.

Untuk pemerintah pusat: Janji MoU Helsinki tentang syariat dan dana otsus harus terus dijaga. Karena setiap janji yang ditepati adalah investasi perdamaian jangka panjang.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Selamat jalan Tengku Zaini. Aceh berutang budi. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat terbaik bersama para syuhada perdamaian.

Catatan: Prof. Dr. Apridar, S. E., M. Si. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh