RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Di tengah masyarakat berkembang sebuah ungkapan, "Ada tiga golongan yang tidak boleh dilawan: orang yang berkuasa, orang yang banyak uang, dan orang yang pandai." Kalimat ini lahir dari pengalaman sosial bahwa ketiganya memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kehidupan. Kekuasaan dapat menggerakkan kebijakan, kekayaan membuka banyak akses, sedangkan ilmu melahirkan kemampuan memengaruhi cara berpikir orang lain.

Namun, benarkah mereka tidak boleh dilawan?

Jika yang dimaksud adalah menghindari konflik yang tidak perlu, tentu sikap bijaksana patut dikedepankan. Akan tetapi, apabila ungkapan itu dimaknai bahwa mereka kebal terhadap kritik, tidak dapat dikoreksi, atau bebas bertindak semaunya, pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan negara hukum.

Dalam negara hukum, kedudukan setiap warga negara sama di hadapan hukum. Jabatan bukan tameng, kekayaan bukan tiket memperoleh keistimewaan, dan kepandaian bukan pembenaran untuk menguasai kebenaran. Ketiganya justru membawa tanggung jawab yang lebih besar karena dampak setiap keputusan dan tindakan mereka dirasakan oleh banyak orang.

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah memberikan pelajaran penting. Menurutnya, suatu peradaban akan berkembang ketika kekuasaan dijalankan secara adil dan menjaga kepercayaan masyarakat (asabiyyah). Sebaliknya, ketika penguasa larut dalam kesewenang-wenangan, mengutamakan kepentingan pribadi, atau mengabaikan keadilan, solidaritas sosial akan melemah dan menjadi awal kemunduran sebuah negara. Dengan kata lain, kekuasaan yang tidak dikoreksi berpotensi melahirkan keruntuhan.

Pandangan Ibnu Khaldun tetap relevan hingga kini. Banyak negara mengalami krisis bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena hilangnya integritas dalam mengelola kekuasaan, ekonomi, dan pengetahuan. Ketika jabatan dipakai untuk mempertahankan kepentingan kelompok, kekayaan menjadi alat membeli pengaruh, dan kecerdasan digunakan memanipulasi informasi, kepercayaan publik perlahan menghilang.

Islam juga menempatkan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan, bukan kedudukan, harta, ataupun kecerdasan. Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." (QS. Al-Hujurat: 13).

Karena itu, tidak ada alasan menjadikan kekuasaan, kekayaan, atau kepintaran sebagai dasar untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain.

Orang yang diberi amanah memimpin semestinya terbuka terhadap kritik. Kritik yang disampaikan dengan data, etika, dan niat memperbaiki bukanlah ancaman, melainkan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Demikian pula pemilik kekayaan, harta akan bernilai ketika menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar simbol kemewahan atau alat memperluas pengaruh.

Hal yang sama berlaku bagi kaum intelektual. Ilmu seharusnya menjadi cahaya yang menerangi, bukan alat membenarkan kekeliruan. Kepintaran tanpa integritas hanya akan menghasilkan manipulasi yang lebih canggih. Sebaliknya, ilmu yang disertai kejujuran akan melahirkan solusi, keadilan, dan kemajuan.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa melawan tidak identik dengan memusuhi. Melawan dapat berarti mengoreksi kebijakan yang keliru, menolak ketidakadilan, mengingatkan penyimpangan, serta memperjuangkan kebenaran melalui cara-cara yang bermartabat dan sesuai hukum. Budaya diam karena takut pada jabatan, harta, atau kecerdasan justru membuka ruang bagi lahirnya penyalahgunaan kekuasaan.

Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang membungkam kritik, melainkan bangsa yang menjadikan kritik sebagai sarana memperbaiki diri. Pengawasan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar, kekayaan membawa manfaat sosial, dan ilmu melahirkan kebijaksanaan.

Pada akhirnya, yang tidak boleh dilawan bukanlah orang yang berkuasa, kaya, atau pintar. Yang harus dijaga dan diperjuangkan adalah kebenaran, keadilan, serta nilai-nilai moral. Ketika ketiga unsur tersebut menjadi landasan, kekuasaan melahirkan pelayanan, kekayaan menghadirkan kemaslahatan, dan ilmu menjadi cahaya yang membimbing peradaban. Sebaliknya, tanpa moral dan keadilan, sebesar apa pun kekuasaan, sebanyak apa pun harta, dan setinggi apa pun ilmu, semuanya hanya akan mempercepat kemunduran sebagaimana telah diingatkan oleh Ibnu Khaldun berabad-abad yang lalu.

(Dr. Bukhari, S.HI., M.H., CM- Akademisi sekaligus Advokat).