RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Aceh masih menghadapi proses pemulihan yang panjang. Di sejumlah kabupaten dan kota, masyarakat berjuang membangun kembali kehidupan setelah bencana, menggerakkan roda perekonomian, menanti penyelesaian rumah bagi warga terdampak, serta berharap percepatan pembangunan berbagai fasilitas umum. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemulihan belum sepenuhnya tuntas.

Di tengah kenyataan itu, munculnya fenomena flexing atau pamer kemewahan di media sosial, terlebih dikaitkan dengan keluarga pejabat publik, memunculkan perdebatan mengenai etika dan kepekaan sosial. Persoalannya bukan pada kepemilikan harta, melainkan pada kepatutan mempertontonkan kemewahan ketika banyak masyarakat masih bergulat dengan kesulitan hidup.

Dalam perspektif good governance, jabatan publik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga integritas, kesederhanaan, dan kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan fondasi pemerintahan yang baik. Karena itu, setiap perilaku yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif patut dihindari, meskipun tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Strain Theory yang dikemukakan Robert K. Merton. Ketika masyarakat terus disuguhi simbol keberhasilan berupa kemewahan, sementara tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapainya secara legal, akan muncul tekanan sosial yang mendorong sebagian orang mencari jalan pintas. Dalam berbagai penelitian kriminologi, tekanan tersebut dapat berkontribusi pada munculnya pencurian, penipuan, penggelapan, hingga korupsi sebagai upaya memenuhi standar hidup yang dibentuk lingkungan.

Edwin H. Sutherland melalui Differential Association Theory menjelaskan bahwa perilaku dipelajari dari lingkungan sosial. Apabila media sosial dipenuhi konten yang mengagungkan kekayaan sebagai ukuran kesuksesan, generasi muda dapat menganggap kemewahan sebagai tujuan utama, sementara kejujuran, kerja keras, dan integritas kehilangan daya tariknya.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengingatkan bahwa keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum (legal culture). Budaya yang mengagungkan kemewahan tanpa diimbangi tanggung jawab sosial dapat mengikis nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.

Bagi Aceh yang menjalankan Syariat Islam, kesederhanaan merupakan bagian dari akhlak. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi mengajarkan agar nikmat tersebut disyukuri, dimanfaatkan untuk kemaslahatan, dan tidak dipamerkan hingga menimbulkan kesombongan ataupun melukai perasaan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Rasulullah SAW memberikan teladan hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan paling mulia.

Keluarga pejabat juga perlu memahami bahwa media sosial telah menghapus batas antara ruang pribadi dan ruang publik. Unggahan yang dianggap biasa dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga yang dipimpin anggota keluarganya. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam menampilkan gaya hidup merupakan bagian dari tanggung jawab moral, sekaligus bentuk penghormatan kepada rakyat.

Hari ini Aceh membutuhkan empati yang diwujudkan dalam tindakan nyata: mempercepat pemulihan ekonomi, menuntaskan pembangunan rumah bagi warga terdampak, memperbaiki infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kemewahan bukanlah kesalahan apabila diperoleh secara halal. Namun, mempertontonkannya ketika banyak warga masih berjuang bangkit dari kesulitan dapat mengikis rasa keadilan sosial. Nilai seorang pemimpin dan keluarganya tidak diukur dari apa yang dipamerkan, melainkan dari keteladanan, empati, dan keberpihakan kepada masyarakat. Di tengah Aceh yang belum sepenuhnya pulih, itulah sikap yang paling dibutuhkan.

Oleh: Dr. Bukhari, S.HI., M.H., CM- Akademisi sekaligus Advokat.