Antrean BBM Mengular di Aceh, Dr. Bukhari: Jangan Biarkan Energi Menghambat Ekonomi

RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir kembali memicu antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh. Warga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu dan aktivitas ekonomi ikut melambat.

Menanggapi kondisi tersebut, Penasehat DPD Tani Merdeka Aceh Utara, Dr. Bukhari, S.HI., M.H., CM, meminta PT Pertamina tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat yang telah berlangsung selama berminggu-minggu.

Publik tentu bertanya, apakah Pertamina tidak mengikuti berbagai pemberitaan di media massa maupun melihat kondisi nyata di lapangan? Hampir setiap hari masyarakat mengeluhkan sulit memperoleh BBM. Yang lebih memprihatinkan, bukan hanya BBM subsidi, tetapi BBM nonsubsidi juga kerap tidak tersedia. Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujar Bukhari, Senin 13 Juli 2026.

Menurut Bukhari, kelangkaan BBM bukan lagi sekadar persoalan antrean di SPBU, tetapi telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Petani membutuhkan solar untuk mengoperasikan alat pertanian, nelayan memerlukan BBM untuk melaut, pelaku usaha harus mendistribusikan barang, sementara masyarakat harus bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika waktu habis di antrean, produktivitas ikut hilang dan biaya ekonomi semakin meningkat," katanya.

Ia menilai, apabila kondisi ini terus dibiarkan, target pertumbuhan ekonomi Aceh akan semakin sulit diwujudkan.

Sulit membangun ekonomi daerah apabila pasokan energi tidak terjamin. BBM merupakan kebutuhan dasar yang menopang sektor perdagangan, transportasi, pertanian, perikanan, hingga jasa. Jika distribusinya terus terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.

Bukhari juga mengingatkan bahwa sektor pariwisata Aceh berpotensi kehilangan daya saing.

Wisatawan tentu menginginkan kepastian selama perjalanan. Jika Aceh dikenal sebagai daerah yang sulit memperoleh BBM, mereka akan berpikir ulang untuk datang menggunakan kendaraan. Dampaknya akan dirasakan hotel, restoran, UMKM, hingga pelaku usaha wisata," ujarnya.

Pantauan di sejumlah SPBU menunjukkan kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga angkutan barang mengantre sejak pagi. Barisan kendaraan bahkan meluber ke badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah dan telah menjadi pemandangan yang berulang dalam beberapa minggu terakhir.

Bukhari mendesak PT Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM serta langkah konkret yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Transparansi dan langkah nyata jauh lebih penting agar kepercayaan publik tetap terjaga," katanya.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM kembali normal.

Jangan sampai antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap lumrah. Ketersediaan BBM adalah kebutuhan vital. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar, yang terhambat bukan hanya perjalanan, tetapi juga roda perekonomian Aceh secara keseluruhan," tutup Dr. Bukhari.