Pemerintah Kota Lhokseumawe Membuka Peluang Mengadopsi Inovasi Digital

RRI.CO.ID, Batam - Pemerintah Kota Lhokseumawe membuka peluang mengadopsi inovasi digital untuk memperkuat pengelolaan pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., saat menghadiri Seminar Rembug Fiskal Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Harris Hotel & Residence Nagoya Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, 26–27 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, Kota Lhokseumawe menjadi salah satu pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I yang ikut dalam kerja sama QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) bersama Kota Medan.

QRESTO merupakan inovasi digital yang dirancang untuk memisahkan secara otomatis omzet pelaku usaha dengan kewajiban pajak daerah sejak transaksi berlangsung. Sistem tersebut mengintegrasikan data transaksi sehingga proses pemungutan, pencatatan, pemantauan, hingga pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Salah satu keunggulan yang dibahas dalam forum tersebut adalah kemampuan sistem melakukan pemantauan transaksi secara real-time serta mendukung penerimaan pajak ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama atau H+0.

Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, menyambut positif pertukaran inovasi antar pemerintah kota melalui APEKSI. Menurutnya, setiap daerah memiliki praktik baik yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

«“Kita menyambut baik kerja sama dan pertukaran inovasi yang dilakukan melalui APEKSI. Setiap daerah tentu memiliki praktik baik yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ujar Sayuti.»

Ia menilai digitalisasi pengelolaan pajak dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Bagi Pemko Lhokseumawe, keterlibatan dalam kerja sama QRESTO menjadi kesempatan untuk mempelajari sistem yang telah dikembangkan daerah lain sebelum mempertimbangkan penerapannya sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Sayuti menegaskan, penguatan fiskal daerah tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan antarpemerintah kota.

“Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi antarpemerintah kota ini dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah, baik dalam meningkatkan pendapatan maupun memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Melalui pemanfaatan teknologi dan pertukaran inovasi tersebut, Pemko Lhokseumawe berharap pengelolaan pendapatan daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, efektif, sekaligus mampu mendukung kemandirian fiskal.