KBRN, Lhokseumawe: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe telah merilis laporan kinerja APBN Periode s.d. Mei 2025. Laproran tersebut dirilis pada acara Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan di Aula Lantai III KPPN Lhokseumawe pada hari Kamis, (19/6/2025).

Pemaparan laporan kinerja APBN disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan. Acara tersebut turut dihadiri tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat, yaitu Plt. Sekda Kota Lhokseumawe, Perbankan, Lembaga Bantuan Hukum, Akademisi, dan Yayasan Wadah Pembaca Bernalar (Wacana).

Secara keseluruhan, realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Lhokseumawe menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari aspek pendapatan negara, maupun belanja negara. Berikut merupakan ringkasan Kinerja APBN Periode s.d. Mei 2025:

Total Pendapatan Negara Rp594,2 miliar (turun 56% dari tahun lalu). Pendapatan Perpajakan sebesar Rp469,8 miliar (turun 61% dari tahun lalu). Pendapatan PNBP sebesar Rp124,4 miliar (turun 20% dari tahun lalu). Total Belanja Negara Rp2.612,2 miliar setara 2,6 triliun (turun 2% dari tahun lalu) Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp888,6 miliar (turun 0,7% dari tahun lalu); Transfer ke Daerah sebesar Rp1.723,5 miliar setara 1,7 triliun (turun 4% dari tahun lalu)

Penerimaan negara masih didominasi oleh pendapatan dari perpajakan, yaitu 79% dari total penerimaan yang berhasil dikumpulkan. Selain itu, terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetor ke kas negara sebanyak 21% dari total penerimaan negara. PNBP yang disetor berasal dari pungutan atas layanan, serta hasil dari pemanfaatan/optimalisasi BMN Satuan Kerja Mitra KPPN Lhokseumawe.

Sebagian besar Belanja Negara yang direalisasi merupakan penyaluran dana Transfer ke Daerah ke Pemerintah Daerah Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Sampai dengan Mei 2025, dana yang berhasil disalurkan Pemerintah Pusat ke daerah sebanyak Rp1,7 triliun dari pagu yang dianggarkan Rp4,5 triliun (37% dari pagu).

Selain itu, Belanja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPPN Lhokseumawe mencapai 37,9% dari pagu belanja yang dianggarkan dalam APBN 2025. Realisasi tersebut turun 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat mencapai 38,6%. Belanja Pegawai masih menjadi pengeluaran negara terbanyak, yaitu Rp707,1 miliar atau setara dengan 30% dari total realisasi Belanja Kementerian/Lembaga.

Dari total pagu belanja negara yang dianggarkan, terdapat penurunan sebesar Rp182,2 miliar atau turun sekitar 2,5% dari pagu APBN 2024. Jumlah tersebut merupakan penurunan agregat dari pagu Belanja Kementerian/Lembaga dan pagu Transfer ke Daerah secara year on year.

Kemudian, KPPN Lhokseumawe menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan topik Penyempurnaan Standar Pelayanan. Pada forum tersebut, Kepala Seksi Pencairan Dana, Ashari serta Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi membahas layanan pada masing-masing seksi tersebut.

Tujuan diadakannya forum tersebut, untuk mendapat feedback dari pengguna layanan berupa saran, masukan, dan kritik terhadap KPPN Lhokseumawe. Pada sesi diskusi, terdapat beberapa permasalahan satuan kerja mengenai kendala digitalisasi pembayaran berupa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh RRI Lhokseumawe dan anomali pembayaran tagihan yang dialami oleh Rumkit Tk. III IM 07.01 Lhokseumawe.

Pada forum tersebut, pihak perbankan langsung menanggapi permasalahan yang dialami oleh RRI Lhokseumawe dengan memberikan solusi berupa petunjuk koordinasi kepada kantor cabang bank penerbit KKP agar masalah tersebut ditangani dengan segera.

Selain itu, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi menanggapi permasalahan yang dialami oleh Rumkit Tk. III IM 07.01 Lhokseumawe dengan menyarankan berkoordinasi dengan Customer Service Officer (CSO) KPPN Lhokseumawe melalui pembuatan tiket HAI-CSO.

Kepala KPPN Lhokseumawe memberi pesan, dengan diselenggarakan acara tersebut, harapannya dana APBN yang dikelola KPPN Lhokseumawe dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Selain itu, Kepala KPPN Lhokseumawe berpesan, dengan diadakannya Forum Konsultasi Publik, KPPN Lhokseumawe dapat terus meningkatkan layanannya untuk mencapai kepuasan pengguna layanan yang maksimal.