RRI.CO.ID, Kuala Lumpur - Malaysia semakin dekat untuk memperoleh status sebagai negara berpendapatan tinggi menurut klasifikasi Bank Dunia (World Bank). Pemerintah Malaysia menyebut pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita negara tersebut kini hanya terpaut 7,1 persen dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia untuk kategori negara berpendapatan tinggi.

Dikutip dari Bernama, Menteri Ekonomi Malaysia Datuk Seri Rafizi Ramli mengatakan GNI per kapita Malaysia pada 2025 mencapai sekitar 13.351 dolar Amerika Serikat (AS), sementara ambang batas Bank Dunia untuk masuk kategori negara berpendapatan tinggi berada di kisaran 14.375 dolar AS. Dengan selisih sekitar 7,1 persen, Malaysia dinilai berada di jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut apabila tren pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Rafizi menjelaskan, perekonomian Malaysia menunjukkan kinerja yang relatif kuat sepanjang tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,8 persen pada kuartal II 2026, didukung oleh meningkatnya konsumsi domestik, investasi swasta, serta ekspor sektor manufaktur dan jasa. Sementara itu, tingkat inflasi berada di angka 1,9 persen dan tingkat pengangguran turun menjadi sekitar 3 persen, mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang stabil.

Meski demikian, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pencapaian status negara berpendapatan tinggi bukanlah tujuan akhir pembangunan ekonomi. Menurut Rafizi, fokus pemerintah tetap diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan daya beli masyarakat.

Dikutip dari laporan Bank Dunia, klasifikasi negara berpendapatan tinggi tidak hanya mencerminkan besarnya pendapatan per kapita, tetapi juga menjadi indikator kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, investasi, serta kualitas sumber daya manusia. Namun, Bank Dunia juga menekankan bahwa status tersebut tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan di dalam suatu negara.

Di sisi lain, Malaysia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Kementerian Ekonomi Malaysia mencatat sekitar 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan tingkat kompetensinya (skill mismatch). Pemerintah berencana memperkuat pendidikan vokasi, memperluas pelatihan di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), ekonomi digital, dan industri berteknologi tinggi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Data Bank Dunia menunjukkan ambang batas negara berpendapatan tinggi akan diperbarui setiap tahun mengikuti perkembangan ekonomi global dan perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, Malaysia masih perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar mampu melampaui batas tersebut dalam beberapa tahun mendatang.